Mufakat Jahat di Pilkada Kutim, Mahyunadi Diserang LSM yang Tak Terdaftar di Kesbangpol

INTREN.ID, SANGATTA – Dugaan aksi black campaign terjadi di tengah-tengah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur (Pilkada Kutim). Adalah bakal calon bupati, Mahyunadi yang jadi targetnya.

Sebagai informasi, pada kenduri demokrasi di Tuah Bumi Untung Benua, Mahyunadi yang berpasangan dengan Lulu Kinsu diusung koalisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta Partai Amanat Nasional (PAN). Juga didukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gelora.

https://youtu.be/mWEJmGhfIRw

Mahyunadi yang juga anggota DPRD Kaltim dituding memalsukan ijazah. Padahal, tiga periode menjadi wakil rakyat di Kutim dan belum genap satu periode mengabdi di DPRD Kaltim, politisi kelahiran Balikpapan, 27 November 1972 itu tidak pernah terjerat masalah serupa. Bahkan, berkasnya selalu lolos verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutim maupun Kaltim.

Celakanya, dugaan aksi black campaign itu mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Lebih tepatnya LSM Komunitas Masyarakat Pendidikan Kaltim (Kompak). Dikutip dari salah satu media, dugaan ijazah palsu ini dilaporkan oleh LSM Kompak ke KPU RI di Jakarta.

Sebagai respon dari aduan tersebut, KPU RI melalui surat nomor 739/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 meminta KPU Kaltim menindaklanjuti laporan dugaan ijazah palsu Mahyunadi. Surat tersebut ditandatangani ketua KPU RI, Arief Budiman di Jakarta 6 September 2020.

Dalam laporan yang ditandatangani Adyksya Putra sebagai ketua dan Susanti sebagai sekretaris, Kompak menyebutkan pilkada hendaknya berlangsung demokratis, umum, bebas, jujur, dan adil.

Kompak mengaku mendapatkan ijazah atau surat pengganti ijazah atas nama Mahyunadi yang terindikasi adanya pemalsuan saksi dan sidik jari. Dugaan ijazah palsu ini adalah untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Salah satu bukti yang ditunjukkan Kompak adalah surat pengganti ijazah SD yang memerlukan dua tanda tangan saksi bermaterai Rp 6.000. Sesuai peraturan, kedua saksi harus merupakan mantan siswa seangkatan Mahyunadi.

“Tentunya tindakan Mahyunadi ini kami anggap mencederai demokrasi dan dunia pendidikan karena akan menghasilkan pemimpin yang sudah berbuat curang dan membohongi rakyat sejak awal,” demikian pernyataan Kompak dalam laporannya ke KPU RI.

Mahyunadi sendiri enggan berkomentar banyak. Dia mengaku sampai saat ini belum dihubungi KPU Kutim terkait laporan tersebut.

“Sampai saat ini saya dan tim saya belum ada diberitahukan oleh KPU terkait adanya laporan tersebut. Jadi saya belum bisa reaktif terkait ini,” ujar Mahyunadi.

Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah pun enggan berkomentar. “Maksud itu narasumber tahu dari mana ya? Surat dan nomor surat KPU, yang jelas saya tidak berkomentar dengan surat itu ya,” ujar Rudi, sapaan karibnya, Kamis (17/9/2020).

Ditanya terkait apakah semua laporan dapat ditindaklanjuti oleh KPU, Rudi mengatakan, setiap masukan masyarakat di dalam masa tanggapan dan masukan masyarakat, maka KPU selaku penyelenggara akan menindaklanjuti masukan tersebut. Tentunya dengan mengklarifikasinya kepada pihak atau instansi berwenang.

“Jadi saya enggak membahas surat itu. Intinya setiap masukan atau laporan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh penyelenggara,” jelasnya.

Sementara itu, ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan, Veridiana Huraq Wang menyampaikan pernyataan sikap selaku partai pengusung Mahyunadi yang berpasangan dengan Lulu Kinsu itu.

“Secara general kader akan mengikuti arahan dari partai. Selama belum ada arahan. kami tetap berjuang dan akan bekerja sesuai arahan partai,” ujar Veridiana.

Ini sekaligus isyarat bahwa banteng moncong putih masih berkomitmen dalam koalisi pendukung Mahyunadi di Pilkada Kutim.

Terkait proses hukum yang mengarah kepada proses verifikasi, PDI Perjuangan akan menyerahkan keputusan kepada KPU selaku penyelenggara.

“Kita tunggu hasil dari KPU. Ini kan masih dalam proses verifikasi. Kita akan tetap ikuti arahan partai,” tegasnya.

Tak Terdaftar di Kesbangpol Kaltim

Tim redaksi kemudian menelusuri keberadaan LSM Kompak itu. Tepatnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim. Mengingat jika dilihat dari namanya, LSM ini cakupannya adalah se-Kaltim. Di lembaga inilah pendataan terkait organisasi dan LSM yang ada di Kaltim.

Terkait keabsahan LSM Kompak di Badan Kesbangpol Kaltim, Plt Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Deni Sutrisno tidak berkomentar banyak.

“Sebentar, dicek dulu ya,” kata Deni, dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Kamis (17/9/2020).

Usai melakukan pengecekan daftar LSM yang terdata di Kesbangpol Kaltim, Deni mengungkap bahwa LSM Kompak tak terdaftar di data Kesbangpol.

“Benar, (LSM Kompak) belum terdaftar,” jawabnya singkat.

Sementara itu, pengamat hukum dan sosial Kaltim, Herdiansyah Hamzah mengungkapkan, perang urat saraf dinilai baik, selama bisa menumbuhkan kesadaran politik masyarakat.

“Bagus saja perang urat saraf jelang pilkada, dengan catatan perang urat saraf itu bisa menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Bisa jadi stimulus kesadaran politik publik,” ungkap Castro, sapaan akrabnya dihubungi Kamis (17/9/2020).

Jangan, kata dia, sampai adu kepentingan di tahapan pilkada justru menjadi konsumsi politik elit. Dirinya mencontohkan, salah satu kasus yang tengah mengemuka di Kutim, terkait adanya dugaan ijazah palsu salah satu pasangan calon.

Castro menganggap hal tersebut sebagai hal yang kasuistik. Pengguliran kasus tersebut memang kerap terjadi saat pendaftaran pasangan calon ke KPU. Bisa mungkin murni hukum, bisa juga untuk menjatuhkan salah satu figur.

“Bisa jadi kasus ijazah palsu itu digulirkan untuk menyerang figur secara politik. Tapi kan itu masih asumsi dan perlu pembuktian secara hukum. Bisa juga murni kasus hukum yang berdampak secara politik, itu bisa juga,” jelasnya.

Saling menjatuhkan figur saat pemilu dianggap hal yang wajar di dalam dunia politik.

“Kalau misalnya kasus ijazah palsu itu untuk menjatuhkan nama baik dan akreditasi figur tertentu, itu wajar saja bagi saya. Namanya politik memang seperti itu ya,” sambungnya.

Castro menyarankan pada pihak yang dituduh memalsukan ijazah saat pendaftaran, untuk melakukan klarifikasi masalah tersebut. Dirinya mengungkap banyak pihak-pihak berwenang untuk membuktikan itu, seperti KPU untuk administrasinya, dan pihak kepolisian untuk mengetahui unsur hukumnya.

“Jika nanti ada upaya dari yang bersangkutan mengklarifikasi dugaan ijazah palsu, itu justru lebih baik. Karena saat pemilihan nanti masyarakat benar-benar disajikan calon-calon yang bersih secara hukum,” pungkasnya. (***)

Sumber: Wayout.id

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.