Merasa Dirugikan, PT ATB Tuding BP Batam Tidak Memberikan Kepastian Hukum bagi Investor

INTREN.ID, BATAM – PT Adhya Tirta Batam (ATB) yang telah menjadi operator Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kota Batam selama hampir 25 tahun belakangan menyoroti kebijakan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Di akhir masa kontrak konsesi, BP Batam dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi ATB.

ATB adalah Penanam Modal Asing (PMA) yang dipercaya pemerintah mengurus SPAM di Batam sejak tahun 1995. Perusahaan ini adalah bagian dari PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) yang adalah perusahaan lokal dan Sembawang Corporation (Sembcorp), salah satu perusahaan raksasa yang berbasis di Singapura.

Head of Corporate Secretary ATB Maria Jacobus mengungkapkan, sebagai investor, pihaknya telah menanamkan lebih dari Rp 1 triliun modalnya di Batam. Dalam hal kerja sama dengan BP Batam (Otorita Batam saat pertama kali berinvestasi), ada kontrak kerja sama konsesi yang mengikat kedua belah pihak.

Dijabarkan, ATB telah memberikan performa terbaik untuk melayani kebutuhan air bersih di Batam. Mengantarkan Batam sebagai kota dengan pelayanan air bersih terbaik di Indonesia. Melayani hampir 1,4 juta penduduk Batam dalam 295 ribu sambungan, dengan cakupan area pelayanan sekitar 99,7 persen, kebocoran air hanya 14 persen dan kontinyuitas suplai 23,7 jam. Pencapaian tersebut lebih dari apa yang diamanatkan dalam kontrak konsesi.

Namun di sisi lain, BP Batam sebagai mitra kerja sama yang terikat dalam kontrak dianggap tidak sepenuhnya menjalankan perjanjian konsesi. BP Batam yang merupakan bagian dari pemerintah tidak sepenuhnya memberikan hak mitranya, dalam hal ini ATB, dan juga tidak menjalankan seluruh kewajibannya.

“ATB sebagai investor merasa dirugikan. Karena apa yang dijanjikan oleh pemerintah melalui BP Batam tidak sepenuhnya diberikan kepada kami. Ini sebuah bentuk ketidakpastian bagi kami,” ujar Maria, Kamis (24/9/2020).

- ADVERTISEMENT -

Selain itu di akhir masa konsesi ATB kembali tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum. BP Batam melelang aset yang masih menjadi milik ATB. Padahal, aset tersebut sepenuhnya diserahkan dan menjadi barang milik negara.

“Dengan kata lain,BP Batam telah melangkahi kewenangannya melelang aset yang belum menjadi miliknya. Ini melanggar aturan yang berlaku. Tidak ada jaminan keamanan bagi kami dalam berinvestasi,” tegasnya.

Menurut Maria, investor asing tentu mengharapkan adanya kepastian hukum yang baik di guna mendukung kepastian usaha. Ketidakpastian hukum akan membuat pengusaha mengurungkan niat untuk menanamkan modal.

“Investor baik lokal maupun asing bekerja sesuai dengan regulasi dan ketentuan serta perjanjian yang berlaku. Kepastian hukum adalah instrumen utama dalam menciptakan pertumbuhan investasi. Tanpa kepastian hukum yang jelas, malah justru akan membuat iklim usaha yang tak sehat,” tegasnya.

Sementara itu pihak BP Batam saat dihubungi intren.id masih belum mau memberikan tanggapan terkait tudingan ATB tersebut.  (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.