Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Dilantik, Safaruddin Ingatkan soal Pemberantasan Mafia Tanah hingga Percepatan Sertifikasi Lahan di Kaltim

INTREN.ID, BALIKPAPAN – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang baru, Hadi Tjahjanto resmi dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (15/6/2022). Berbagai persoalan agraria menanti mantan Panglima TNI itu. Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu provinsi yang menjadi sorotan.

Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irjen Pol (Purn) Drs H Safaruddin mengungkapkan, beragam persoalan tanah di Bumi Mulawarman menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tidak boleh dikesampingkan. Khususnya terkait mafia tanah yang keberadaannya merugikan masyarakat.

“Contohnya saja dugaan bagi-bagi tanah di IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara. Ini mungkin ada mafianya. Tidak hanya di IKN Nusantara saja, dugaan keberadaan mafia tanah ini juga ada di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Saya juga mendorong agar Kementerian ATR/BPN bersinergi dengan Polri, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusutnya,” kata anggota Komisi III DPR RI yang membidangi persoalan hukum, keamanan, dan hak asasi manusia itu.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim itu menambahkan, percepatan proses sertifikasi lahan milik masyarakat juga harus dikebut. Hal itu sangat penting demi memberikan legalitas guna menghindari adanya potensi tumpang tindih lahan. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN), capaian pendaftaran tanah di Kaltim saat ini telah terdaftar sebanyak 1,22 juta bidang tanah atau sekitar 55 persen dari total estimasi keseluruhan bidang tanah yang ada.

“Persoalan agraria ini memang butuh perhatian khusus. Jika terbukti ada mafia tanah di Kaltim, harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga masyarakat terlindungi, dan pembangunan dapat berjalan lancar. Itulah pentingnya sinergitas antara Kementerian ATR/BPN dengan instansi terkait lainnya,” ujar Kapolda Kaltim 2015-2018 itu.

Pada rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (30/3/2022) lalu, Safaruddin juga mengungkap fakta baru. Kepada Ketua KPK, Firli Bahuri dan jajarannya, dia mendesak agar kasus dugaan bagi-bagi tanah di IKN Nusantara diusut tuntas. Apalagi, KPK sudah turun langsung ke sana. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.