Menkumham Ancam Pecat Pejabat yang Pungli Pembebasan Napi

Lakukan Investigasi, Masyarakat Diminta Melapor

INTREN.ID, JAKARTA – Dugaan adanya pungutan liar (pungli) dalam pembebasan narapidana (napi) asimilasi darurat virus corona baru (Covid-19) mendapat perhatian Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Dia bakal memecat jajarannya yang terbukti pungli napi di tengah pandemi Covid-19.

“Instruksi saya jelas, terbukti pungli saya pecat,” kata Yasonna, Kamis (16/4/2020).

Instruksi itu sudah disampaikan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara melalui video conference.

Masyarakat, kata Yasonna, harus berani melaporkan oknum nakal tersebut melalui berbagai saluran yang tersedia. Atau melalui jajaran di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memudahkan proses penindakan. Demi keamanan, data pelapor akan dirahasiakan.

Kemenkumham sendiri disebut sudah melakukan investigasi dan menerjunkan tim ke daerah untuk menelusuri dugaan pungli tersebut. Namun investigasi belum menemukan adanya pungli.

- ADVERTISEMENT -

“Kalau ada yang tahu, tolong laporkan. Supaya mudah, silakan sampaikan lewat pesan di Instagram dan facebook fan page saya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Yasonna memberikan lima instruksi terkait pengeluaran warga binaan yang menjalani asimilasi dan integrasi. Pertama, tidak boleh ada pungutan liar, karena proses tersebut bebas biaya. Kedua, proses pengeluaran warga binaan asimilasi dan integrasi tidak boleh dipersulit.

Mereka yang menjalani program ini adalah warga binaan yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman. Tidak menjalani subsider, bukan napi korupsi, bandar narkoba, maupun kasus terorisme. Berkelakuan baik selama dalam tahanan dan ada jaminan dari keluarga.

Warga binaan mesti memiliki rumah asimilasi yang jelas untuk memudahkan pengawasan dan program berjalan dengan baik. Semua napi menjalani asimilasi dan integrasi tetap dibina dan diawasi berkala. Pengawasan dilakukan dengan koordinasi Kepolisian serta Kejaksaan. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.