Mayoritas Badan Publik di Kaltim Belum Patuhi KIP, Dorong Keterbukaan Informasi sebagai Budaya

INTREN.ID, SAMARINDA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomimfo) Kaltim, Muhammad Faisal menegaskan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik (KIP) di lingkup Pemprov Kaltim, masih jauh dari tujuan yang diamanatkan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Masih banyaknya badan publik yang belum melaksanakan UU KIP,” ujar Faisal.

Terkait masih belum maksimalnya badan publik yang melaksanakan KIP, menurut dia, pekerjaan dan tugas bersama serta masih diperlukannya dorongan dan komitmen besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai sebuah budaya bersama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan baik, bersih, dan efisien.

“Termasuk bersama-sama mempertahankan Kaltim menjadi Provinsi Informatif pada tahun mendatang, juga partisipasi badan publik dalam melaksanakan KIP lebih meningkat lagi,” harapnya.

Sebelumnya, dilaporkan tahapan presentasi badan publik untuk menilai inovasi dan kolaborasi dalam implementasi KIP. Di mana tingkat partisipasi tahun ini hanya 50,9 persen.

Dari 53 badan publik hanya 27 yang melakukan registrasi dan pengisian kuisioner aplikasi www.semakin.ppid.kaltimprov.go.id.

Hasil monitoring dan evaluasi KIP tahun 2020 secara keseluruhan, yakni badan publik kategori informatif ada empat, menuju informatif ada dua, cukup informatif ada lima, kurang informatif sembilan, dan katagori tidak informatif ada lima, termasuk dua badan usaha milik daerah (BUMD).

Selain itu, delapan badan publik yang hanya melakukan registrasi, tetapi tidak melakukan pengisian self assessment questionnaire (SAQ). (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.