Masa Jabatan Hasil Pilkada 2020 Maksimal Empat Tahun, Masih Niat Nyalon?

INTREN.ID, JAKARTA – Jika jabatan kepala daerah dalam satu periode biasanya sampai lima tahun, tidak demikian dengan peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Diperkirakan, masa jabatan kepala daerah hasil kenduri demokrasi tahun ini maksimal hanya empat tahun.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Akmal Malik mengatakan, masa jabatan tersebut sudah termaktub dalam dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Pada pasal 201 ayat 7 berbunyi: gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai tahun 2024. Pada ayat 8 dilanjutkan: pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024,” jelasnya.

Sehingga, kata dia, untuk sisa masa jabatan yang tak terpenuhi, kepala daerah hanya mendapatkan kompensasi. Yaitu berupa gaji saja, dikalikan jumlah bulan yang tersisa dari lima tahun. Tidak ada tunjangan.

- ADVERTISEMENT -

“Gaji saja, dikali berapa bulan sisa yang tidak terpenuhi,” ujar Akmal.

Hal ini tentu saja merugikan para calon mengingat mahalnya ongkos politik untuk berlaga pada kontestasi pesta demokrasi kali ini. Wajar saja jika beberapa kandidat berpikir ulang untuk ikut pilkada.

Bukan hanya itu saja, tata cara berkampanye yang diatur pun juga merugikan kandidat lantaran adanya pembatasan jumlah peserta. Ini seiring penerapan protokol kesehatan bagi helatan akbar kenduri demokrasi.

Sebagai informasi, pilkada kali ini akan digelar serentak di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.