Lion Air Lawan PKPU Mantan Pilot, Begini Penjelasannya

INTREN.ID, JAKARTA – Maskapai Lion Air membantah jika kondisi keuangan perusahaan bermasalah. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada mantan pilotnya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan status keuangan perusahaan.

Corporate Communication Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, saat ini pihaknya menunggu keputusan pengadilan terkait kewajiban mantan pilot seperti biaya pendidikan dan pelatihan dalam perjanjian, serta kerugian yang ditanggung Lion Air akibat mogok terbang.

Total nilai kerugian yang dituntut Lion Air kepada mantan pilotnya mencapai Rp 89 miliar. Jumlah tersebut lebih besar dibanding kewajiban Lion Air kepada mantan pilotnya yang sekita Rp 6,4 miliar.

“Karena adanya percampuran utang, maka penyelesaian akan dilakukan oleh Lion Air apabila gugatan Lion Air terhadap para penerbang tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Lion Air menegaskan, bahwa tidak ada hubungan dan keterkaitan pengajuan PKPU dengan status keuangan perusahaan. Saat ini kondisi keuangan dan operasional Lion Air masih berjalan normal,” jelas Danang.

Dia menjelaskan, pengajuan PKPU terkait pemberhentian pilot Lion Air karena melakukan pelanggaran, yaitu mogok  terbang pada Mei 2016. Sehingga menyebabkan terganggunya operasional, kerugian perusahaan yang cukup besar, serta ketidaknyamanan penumpang.

- ADVERTISEMENT -

“Pengajuan PKPU ialah satu bagian rangkaian permohonan yang sama dengan permohonan pertama oleh mantan pilot Lion Air, yaitu bernomor perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah sudah diputus dan ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan dimaksud sudah ada yurisprudensi atau merupakan keputusan pengadilan terdahulu yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap,” bebernya.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor: 3187 / K/ pdt/ 2018, lanjut Danang, yang menyatakan bahwa kewenangan untuk mengadili perjanjian yang disepakati tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Bahwa telah ada keputusan dari Pengadilan Hubungan Industri (PHI) yang menyatakan Lion Air wajib membayar pesangon kepada mantan pilot tersebut. Namun, Lion Air menggugat atas adanya kewajiban keuangan dari para mantan pilot yang disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pelatihan,” tegasnya.

Sekadar diketahui, sebanyak 18 mantan pilot Lion Air mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam bentuk PKPU. Gugatan dilayangkan karena Lion Air itu tak kunjung membayar gaji mereka hingga pesangon saat di-PHK.

Total gaji hingga kompensasi pesangon yang harus dibayarkan kepada belasan mantan pilot Lion Air senilai Rp 6,4 miliar. Hasilnya, para mantan pilot Lion Air memenangkan gugatan tersebut.

Namun, kali ini Lion Air tak terima dan mengajukan kasasi ke MA. Akan tetap, ketua majelis hakim menolak permohonan kasasi tersebut. Sehingga Lion Air berkewajiban membayar kompensasi pesangon sebesar Rp 6,4 miliar. (red)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.