KPK Tebar Ancaman di Tahun Politik, Pemilu Serentak Rawan Korupsi, Penyelenggara Negara Jangan Aneh-aneh

INTREN.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, kasus korupsi rawan terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Sebagaimana telah diumumkan oleh pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu, pesta demokrasi di Indonesia akan berlangsung tahun depan.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, 2023 merupakan gerbang menuju tahun kontestasi politik di Indonesia. Persisnya kontestasi pemilu serentak. Pimpinan lembaga antirasuah mengingatkan agar tidak ada yang melakukan tindak korupsi berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak.

“Dalam catatan KPK, tahun menjelang kontestasi politik merupakan tahun yang rawan korupsi. Sebab, momentum pemilu berkaitan erat dengan kebutuhan dana, sebagai amunisi politik,” katanya, Senin (2/1/2023).

Dalam momen tersebut, lanjut dia, penyelenggaraan pemerintahan kerap kali berubah dan cenderung disalahgunakan. Bahkan tidak jarang prosedur administrasi dipenuhi secara formil namun substansinya dikesampingkan. Dia pun mencontohkan beberapa hal.

“Mulai dari anggaran, pengadaan barang dan jasa, seleksi pejabat, perizinan, bahkan sampai pada bantuan-bantuan yang disalahgunakan,” bebernya.

Atas catatan itu, KPK memberi peringatan kepada semua pihak bahwa saat ini sudah memasuki masa prapenyelenggaraan pemilu. Dia mengimbau para penyelenggara negara untuk tidak melakukan praktik korupsi.

“KPK juga sudah mewaspadai kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di momen menjelang pemilu berlangsung. Untuk memberantas korupsi secara profesional, tegas, dan akuntabel,” tambah dia.

Lebih lanjut, Ghufron menginginkan 2023 tidak menjadi tahun korupsi serupa catatan KPK di tahun-tahun menjelang pemilu sebelumnya. Mereka ingin tahun ini menjadi tahun menuju pemilu serentak yang berjalan tanpa korupsi. Menjadi tahun politik yang etis dan berintegritas.

“Semoga tahun ini menjadi tahun komitmen penyelenggaraan negara  dengan amanah untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara bersih dari korupsi,” harapnya.

Dia menuturkan, setiap penyimpangan amanah pemerintahan dari, untuk, dan demi rakyat menjadi demi dan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sempit lainnya adalah korupsi. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.