KPK Minta Pemerintah Daerah Transparan, Imbau Evaluasi Kriteria Penerima Bansos

INTREN.ID, JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) diimbau transparan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Termasuk mengevaluasi kriteria penerima bansos.

Imbauan ini datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan laporan yang diterima JAGA Bansos per Jumat (12/6/2020), total 303 keluhan terkait penyaluran bansos yang diterima KPK.

“Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 134 keluhan,” beber KPK dalam rilis yang diterima intren.id.

KPK menyadari kesemrawutan penyaluran bansos karena data penerima bantuan yang masih harus terus dilakukan pembaruan data kekinian. Khususnya di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dilakukan perluasan dengan melakukan verifikasi dan validasi hingga ke satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT/RW.

“Karenanya, pemda perlu membuat kriteria masyarakat yang terdampak yang ditetapkan sebagai penerima bantuan,” sebut KPK.

Pun demikian, pada beberapa daerah KPK menemukan kriteria yang dibuat terlalu luas. Alhasil ketika dilakukan pemadanan dengan DTKS dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat yang tidak memenuhi kriteria masuk ke dalam daftar.

Lebih lanjut KPK juga mendorong transparansi dalam penyaluran bansos dengan mengumumkan daftar nama penerima bantuan. Pemda, sebut KPK, perlu menyosialisasikan dan membangun pemahaman kepada masyarakat terkait kriteria penerima bantuan, jenis bansos yang diberikan dan waktu pendistribusian untuk setiap bantuan.

- ADVERTISEMENT -

Selain keluhan tidak menerima bantuan, 6 topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor yaitu bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 32 laporan. Selanjutnya, bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 28 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 14 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 4 laporan.

Bantuan yang diterima kualitasnya buruk 3 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 2 laporan, dan beragam topik lainnya total 86 laporan.

“Keluhan tersebut ditujukan kepada 130 pemda yang terdiri dari 9 pemerintah provinsi dan 121 pemerintah kabupaten/kota di 27 provinsi dan 2 kementerian serta 1 komunitas masyarakat,” tulis KPK.

Adapun provinsi yang paling banyak menerima keluhan adalah Jawa Barat dengan total 74 keluhan meliputi 20 pemda. Berikutnya adalah Jawa Timur dengan total 48 keluhan di 15 pemda dan Jawa Tengah menerima 32 keluhan di 20 pemda.

Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 10 keluhan, Pemkab Indramayu 9 keluhan, Pemkab Lampung Selatan 8 keluhan, serta Pemkab Sukabumi dan Pemprov Jawa Timur masing-masing 7 keluhan.

KPK menerangkan, selain untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyimpangan dalam penyaluran bansos, fitur JAGA Bansos juga menyediakan informasi panduan ringkas tentang bansos. Untuk mengakses JAGA Bansos, masyarakat dapat mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) melalui gawai di Play store dan App store untuk sistem operasi android ataupun iOS atau melalui situs https://jaga.id. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.