KPK Gelar Diskusi dengan Pengurus Parpol, Perkuat Komitmen Integritas dalam Pencegahan Korupsi

INTREN.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar focus group discussion Insersi Pendidikan Antikorupsi bersama perwakilan dari sembilan partai politik (parpol). Diskusi ini digelar dalam upaya mendorong pembangunan sistem integritas parpol.

Pendidikan antikorupsi adalah salah satu strategi pemberantasan korupsi yang diupayakan dengan merumuskan kebijakan teknis pada bidang pendidikan dan peran serta masyarakat. Ruang lingkup pendidikan antikorupsi yang akan diupayakan dilakukan parpol yaitu pendidikan antikorupsi untuk pengurus parpol, pendidikan antikorupsi untuk anggota atau calon DPR dan DPRD kota/kabupaten, pendidikan antikorupsi untuk calon kepala daerah, dan pendidikan antikorupsi untuk kader parpol lainnya yang disepakati bersama.

“Sebagai pilar utama sistem demokrasi, parpol seharusnya dikelola secara transparan, demokratis, dan akuntabel, baik terkait tata kelola sumber daya manusia (SDM), pengelolaan aset dan sumber daya finansial, maupun terkait manajemen partai sebagai organisasi modern,” kata ketua KPK, Firli Bahuri saat membuka FGD Insersi Pendidikan Antikorupsi Parpol, Senin (23/11/2020).

Firli melanjutkan, tata kelola yang transparan, demokratis, dan akuntabel merupakan suatu keniscayaan agar parpol dapat memberi kontribusi positif bagi peningkatan kualitas kehidupan demokrasi. Parpol juga harus berkontribusi untuk terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi pada khususnya.

Untuk itu diperlukan sistem integritas bagi parpol agar ada  garansi bagi bangsa bahwa semua perilaku, tindakan, dan pilihan politik parpol benar-benar dimaksudkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas korupsi.

“Tanpa sistem integritas yang baku dan terinternalisasi dalam pikiran, sikap, dan perilaku politisi, maka parpol selamanya lebih merupakan problem ketimbang solusi bagi bangsa kita,” kata Firli.

Data penanganan perkara di KPK hingga Mei 2020 menunjukkan setidaknya ada 417 kasus korupsi yang melibatkan politisi, di antaranya melibatkan DPR/DPRD sebanyak 274 orang, gubernur 21 orang, serta wali kota, bupati dan wakil sebanyak 122 orang. Hal tersebut memberikan gambaran minimnya integritas dan kurangnya pemahaman terkait tindak pidana korupsi.

Hasil riset KPK dan LIPI menunjukkan sekurangnya terdapat lima faktor utama yang menyebabkan persoalan integritas partai, yaitu akibat tidak adanya standar etik partai dan politisi, perekrutan politik dan kaderisasi berjalan secara tradisional, pendanaan parpol yang tidak transparan, dan akuntabilitas serta demokrasi internal parpol yang tidak berjalan.

Usai diskusi digelar, seluruh perwakilan parpol yang hadir menyepakati bahwa integritas dan budaya antikorupsi adalah salah satu modal utama untuk memberantas korupsi. Kemudian berkomitmen bersama dan sepakat untuk mulai menjalankan agenda insersi materi antikorupsi pada pengkaderan parpol mulai 2021.

Parpol juga akan menunjuk pejabat penghubung untuk menjadi tim bersama implementasi pendidikan antikorupsi pada parpol untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan ini.

Hadir dalam FGD tujuh Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal DPP Parpol, yaitu A Muzani (Gerindra), Johny G. Plate (Nasdem), M Rozaq A (PKS), Hasto Kristiyanto (PDIP), Rebanda B (Demokrat), Moh Qoyum (PPP), dan Cucun Ahmad S (PKB). Selain itu, hadir Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Syarmadani dan Peneliti Senior LIPI Moch. Nurhasim.

Berikut isi dokumen kesepakatan rapat penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada partai politik:

Pada hari ini Senin, 23 November 2020 dilakukan rapat Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada partai politik, bertempat di Gedung Merah Putih KPK dan dilakukan secara daring, dan dihadiri 8 (Delapan) partai politik, KPK, Kemendagri dan LIPI menyepakati hal-hal sebagai berikut:

  1. Semua peserta bersepakat bahwa integritas dan budaya antikorupsi adalah salah satu modal utama untuk memberantas korupsi.
  2. Peserta rapat yang dihadiri oleh DPP partai politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, PKB, PKS, Partai Demokrat, PPP bersama KPK, Kemendagri, dan LIPI berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan politik yang di dalamnya terdapat materi antikorupsi pada partai politik masing-masing.
  3. Ruang lingkup pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada butir 2, meliputi:
  • Pengurus dan Kader partai politik
  • Anggota legislatif partai politik
  • Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

 

  1. Penyelengaraan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada butir 2 dapat berupa namun tidak terbatas pada:
  • Insersi pada agenda acara pertemuan nasional parpol
  • Insersi pada kurikulum pembelajaran pengkaderan parpol
  • Kegiatan bersama sosialisasi dan kampanye antikorupsi
  • Penyusunan bersama materi antikorupsi pada parpol
  • Kegiatan lain yang disepakati

 

  1. Berkomitmen bersama dan sepakat untuk mulai menjalankan agenda insersi materi antikorupsi pada proses diklat/pengkaderan parpol mulai Tahun 2021, dengan nama program Proparpol (Program Pendidikan Antikorupsi bagi Politisi)
  2. Menunjuk pejabat penghubung untuk menjadi tim bersama implementasi pendidikan antikorupsi pada parpol untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan ini
  3. Melakukan deklarasi bersama pendidikan antikorupsi bagi parpol yang akan dilakukan oleh ketua partai di waktu dan kesempatan yang disepakati

Jakarta, 23 November 2020 (***)

 

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.