KPI Kritik Kerja Sama Kemendikbud dengan Netflix, Ini Alasannya

INTREN.ID, JAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengritik kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI yang menggandeng Netflix dalam program Belajar dari Rumah (BDR). Pasalnya ketimbang bekerja sama dengan pihak asing, Kemendikbud semestinya lebih memberdayakan pembuat konten dan lembaga penyiaran dalam negeri.

Hal ini diungkapkan Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano Pariela. Dijelaskan, sejatinya KPI mengapresiasi Kemendikbud lantaran membuat  lembaga penyiaran khususnya TVRI menjadi media atau sarana Belajar Dari Rumah (BDR). Namun belakangan, dalam penggarapan program BDR Kemendikbud malah menggandeng Netflix.

“Pada awal pelaksanaan program siaran BDR, KPI sempat berkomunikasi dengan Kemendikbud. Terkait adanya pengaduan masyarakat terhadap konten BDR yang dinilai dapat memberi kesan dan pesan yang keliru kepada anak, dalam menyimak materi siaran belajar tersebut,” beber Hardly dalam siaran persnya.

Untuk itu pihaknya mengharapkan lewat pertemuan rutin KPI dengan Kemendikbud, bisa dilakukan optimalisasi program siaran BDR. Bukan hanya melalui TVRI, melainkan semua lembaga penyiaran swasta baik televisi maupun radio bisa dilibatkan dalam menyebarluaskan program siaran BDR.

“Sebenarnya beberapa lembaga penyiaran telah memiliki program yang dapat disesuaikan konsepnya atau pun dapat dibuat program siaran baru, yang disupervisi oleh kemendikbud untuk mendukung agenda belajar dari rumah,” terangnya.

- ADVERTISEMENT -

Kata Hardly, salah satu amanat lembaga penyiaran adalah berfungsi sebagai media pendidikan. Sehingga diperlukan kebijakan afirmatif dari Kemendikbud demi memaksimalkan fungsi pendidikan tersebut. Misalnya dengan menjadikan program siaran tertentu sebagai mandatory program yang wajib ditonton dan diulas ulang oleh para pelajar.

Sehingga, sambungnya, di satu sisi para pelajar mendapatkan materi pembelajaran yang menyenangkan. Di sisi lain keberlangsungan lembaga penyiaran nasional juga dapat diperkuat. Hardly berharap, semoga kebijakan kolaborasi dengan Netflix bukan cerminan sikap inferior terhadap karya anak bangsa sendiri.

“Saya berharap, Kemendikbud dapat membuka ruang dialog dengan KPI dan seluruh lembaga penyiaran, serta mengulas kerja sama dengan Netflix ini,” sebutnya.

Keprihatinan atas kerja sama ini juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Menurut dia, sebaiknya memang TVRI justru bekerja sama dengan penyedia-penyedia konten anak bangsa.

Posisi Netflix sendiri menurut Abdul Kharis masih menjadi bahasan di Komisi I. Termasuk terkait regulasi yang menjadi payung dalam mengatur Netflix sebagai media over the top (OTT). Dia berjanji bakal berkoordinasi dengan Komisi 10 DPR-RI yang membawahi masalah pendidikan untuk membahas kerja sama ini lebih lanjut. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.