Komisioner KPU Kabupaten/Kota Paling Banyak Langgar Kode Etik, Salah Satunya Terkait Proses Perekrutan Pegawai

INTREN.ID, JAKARTA – Profesionalisme dan integritas merupakan syarat mutlak menjadi penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), maupun Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Itu diperlukan demi menghasilkan Pemilu yang bermartabat dan berkualitas. Bukan faktor kedekatan atau muatan politis.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah mewanti-wanti itu. Buktinya, selama satu dasawarsa berdiri, 2012-2022, DKPP telah menerima 4.506 aduan dan memutus 1.970 perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Tahun 2022 saja, mereka menerima 83 aduan. Padahal belum masuk tahun politik. Hal itu diprediksi akan terus meningkat pada tahun politik 2023-2024 mendatang.

Anggota DKPP, Ratna Dewa Pettalolo menerangkan, dari 83 aduan dugaan KEPP selama tahun 2022, 34 di antaranya beralih menjadi perkara pelanggaran KEPP. 30 perkara telah dibacakan putusannya, empat perkara sedang berproses. 30 perkara yang telah dibaca putusannya melibatkan 81 teradu. Di mana, 47 teradu (58,02 persen) dijatuhi sanksi oleh DKPP. Rinciannya, 30 teradu mendapat sanksi teguran tertulis, 14 teradu dijatuhi sanksi pemberhentian tetap, dua teradu dijatuhi sanksi pemberhentian sementara, dan satu teradu dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan. Lalu, 26 teradu mendapatkan rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar KEPP dan satu teradu dijatuhi ketetapan.

“Prinsip profesional menempati posisi tertinggi yang paling banyak dilanggar, disusul prinsip tertib dan mandiri. Dari 47 teradu, 32 di antaranya mendapat sanksi karena telah melanggar prinsip profesional, tujuh teradu melanggar prinsip tertib, empat teradu melanggar prinsip mandiri, dan dua teradu melanggar prinsip terbuka. Sedangkan prinsip jujur dan proporsional masing-masing dilanggar oleh satu teradu,” kata Dewi, sapaan karibnya.

Terdapat tiga kategori putusan yang dikeluarkan DKPP selama 2022, yaitu putusan Nontahapan Pemilu, Pemilu 2019, dan Pilkada 2020. Untuk kategori nontahapan berjumlah 21 putusan dengan 45 teradu, kategori Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 masing-masing berjumlah dua putusan dengan 11 teradu dan enam putusan (17 teradu). Tiga jenis pelanggaran terbanyak yang dilakukan 45 teradu yang terlibat dalam pelanggaran kategori nontahapan adalah penyalahgunaan wewenang sebanyak 11 teradu, penggantian antar-waktu (PAW) 10 teradu, dan enam teradu terkait perekrutan pegawai termasuk perekrutan perangkat penyelenggara Pemilu di bawahnya.

“Perkara nontahapan banyak diadukan karena tahun 2022 belum memasuki tahun politik. Jumlah teradu terbanyak yang telah dibacakan putusannya oleh DKPP berasal dari KPU kabupaten/kota sebanyak 47 aduan, urutan selanjutnya adalah Bawaslu kabupaten/kota (26 aduan), Bawaslu RI (enam aduan), dan Bawaslu provinsi (dua aduan),” tambah Dewi.

Dijelaskannya lagi, dari 83 aduan yang diterima, 79 aduan disampaikan oleh masyarakat atau pemilih, tujuh aduan disampaikan penyelenggara Pemilu, dan tiga aduan disampaikan oleh partai politik. Situasi ini, diprediksi akan berubah pada tahun 2023 hingga 2024 yang menjadi tahun politik. Berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ada tren kenaikan pengaduan yang diterima DKPP saat menjelang dan sesaat setelah pelaksanaan tahapan pemungutan suara.

“Jadi sangat mungkin jumlah pengaduan yang diterima dan jumlah perkara yang disidangkan DKPP akan meningkat tajam pada 2023 dan 2024,” tutupnya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.