Komisi III DPR RI Minta Polri Segera Bangun Kantor Polres Jakarta Barat, Safaruddin: Demi Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat

INTREN.ID, JAKARTA – Hingga saat ini, Polres Jakarta Barat belum memiliki kantor yang representatif. Hal itu terungkap saat rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Polri, Sekretaris Mahkamah Agung, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal MPR RI, dan Sekretaris Jenderal DPD RI terkait Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun Anggaran 2021, Senin (29/8/2022).

Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irjen Pol (Purn) Drs H Safaruddin berharap Polri segera membangun Mapolres Jakarta Barat. Menurutnya, hal itu sangat mendesak lantaran berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Jakarta Barat. Pasalnya, seluruh Polres di wilayah Jakarta sudah memiliki kantor sendiri. Hal itu disampaikannya di hadapan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena), Irjen Wahyu Hadiningrat.

“Kenapa Polres Jakarta Barat sampai sekarang belum dibangun. Kalau bisa dianggarkan 2022. Ini runyam betul Jakarta Barat. Asrena kan mantan Kapolres Jakarta Selatan, jadi sudah bagus. Saya yang dulu Kapolres Jakarta Barat mohon diperhatikan. Jakarta Timur sudah (dibangun), Jakarta Selatan juga sudah (dibangun). Yang masih semerawut ini Jakarta Barat. Mohon jadi perhatian untuk Polres Jakarta Barat. Polres Jakarta Utara sudah (dibangun), Pak Djoko Susilo yang bangun,” kata anggota Komisi III DPR RI yang membidangi persoalan hukum, keamanan, dan hak asasi manusia itu.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim itu juga menyoroti temuan BPK di dalam laporan keuangan Korps Bhayangkara. Yakni terkait pengembalian anggaran ke negara. Kendati sebagian besar sudah dikembalikan, namun masih ada yang masih tertahan. Hal itu perlu segera ditindaklanjuti agar administrasi berjalan tertib.

“Ada temuan, masalah pengembalian Rp 14 miliar. Sudah dikembalikan Rp 12,2 miliar. Sisanya 1,8 miliar. Ini ada yangkut, kira-kira apa masalahnya sehingga belum bisa dikembalikan. Kemudian ada kas tidak didukung oleh keberadaan fisik kas. Ini saya kira perlu (diperbaiki) supaya tertib administrasi berjalan dengan baik,” kata Kapolda Kaltim 2015-2018 itu. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.