Komisi I DPRD Kota Bontang Desak PT KJS Bayar Upah Lembur, Dianggap Sudah Berlarut-larut

INTREN.ID, BONTANG – Polemik antara PT Kaltim Jasa Security (KJS) dengan mantan karyawan terkait upah kelebihan jam kerja alias lembur belum juga beres. Berlangsung sejak 2012 lalu, hingga saat ini belum ada titik temu.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, H Maming menyesalkan tidak hadirnya PT KJS dalam rapat dengar pendapat, Selasa (2/11/2021). Padahal undangan sudah diberikan kepada anak perusahaan Pupuk Kaltim tersebut. Rapat itu sendiri juga dihadiri Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang.

“Kami sangat menyesalkan ketidakhadiran perwakilan PT KJS saat rapat. Undangan sudah kami berikan, namun mereka beralasan sedang dinas keluar kota. Masa tidak ada perwakilan yang bisa datang,” ujar Maming.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bontang itu mengungkapkan, rapat dengar pendapat itu terkait upah lembur mantan karyawan yang nilainya sekitar Rp 958 juta. Pihaknya pun berupaya memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk agar persoalan itu selesai.

“Kami hanya memfasilitasi pertemuan, bukan mengambil keputusan. Tentu harapan kami agar persoalan itu segera selesai. Makanya, kehadiran PT KJS sangat penting. Insya Allah kami akan undang lagi,” katanya.

Menurut Maming, putusan pengadilan telah memenangkan gugatan mantan karyawan PT KJS terkait upah lembur tersebut. Sehingga semua pihak harus patuh. “Persoalan ini harus diselesaikan bersama,” tutupnya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.