KLHK Siapkan Pidana Tambahan dalam Sidang Karhutla di Kalteng

Inginkan Efek Jera, Berharap Perusahaan Dihukum Seberat-beratnya

INTREN.ID, JAKARTA – Sidang kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melibatkan PT Kumai Sentosa (KS) di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng) bakal segera dilakukan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bakal menerapkan penegakan hukum pidana agar ada efek jera.

“Terkait perusakan lingkungan akibat Karhutla di lokasi PT KS, kami menerapkan pidana tambahan atau hukuman berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dikenakan itu. PT KS harus bertanggung jawab atas pemulihan kerusakan lahan seluas 2.600 hektare akibat kebakaran di lokasi mereka,” kata Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda.

Diterangkan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng menetapkan berkas perkara pidana korporasi Karhutla PT KS telah lengkap. Pemberitahuan secara resmi disampaikan tanggal 1 April 2020 kepada Balai Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Kalimantan Seksi Palangkaraya.

Dengan lengkapnya berkas ini, maka kasus Karhutla PT KS dapat segera disidangkan. Kasus Karhutla PT KS itu terjadi di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng pada Agustus 2019 dengan luas lahan yang terbakar sekira 2.600 hektare.

Dalam perkara ini, penyidik Gakkum LHK menjerat tersangka korporasi PT KS yang diwakili oleh IKS (47 tahun) dengan Pasal 99 Ayat 1, atau Pasal 98 Ayat 1, Jo. Pasal 116 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 119 Huruf c, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Sementara itu, Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan M Subhan menyampaikan, penanganan kasus ini berawal dari hasil analisis data tim Intelligence Center Gakkum KLHK. Data menunjukkan adanya titik api dengan tingkat kepercayaan > 80% di areal PT. KS, tanggal 22 Agustus 2019.

“Kemudian kami menugaskan tim untuk cek lapangan dan menemukan kebakaran lahan di lahan perkebunan sawit milik PT KS, di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Barang bukti yang diamankan antara lain fotokopi dokumen PT. KS, pohon dan tanaman kelapa sawit bekas kebakaran, sampel tanah, daun dan peralatan kebakaran,” bebernya.

- ADVERTISEMENT -

Terkait masih terjadinya perusakan lingkungan hidup dan kehutanan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani menegaskan Gakkum LHK tidak akan berhenti untuk menindak pelaku perusakan lingkungan, perusakan hutan termasuk terkait dengan karhutla.

Kata dia, karhutla merupakan kejahatan serius dan luar biasa. Asap karhutla menyebabkan banyak masyarakat menderita, bahkan dampaknya lintas batas, ekosistem kita rusak, dan keanekaragam hayati kita hilang, banyak yang terganggu akibat Karhutla.

“Kalau masih ada kegiatan yang menyebabkan karhutla dan membuat masyarakat menderita akibat asap kami akan tindak tegas,” sebut Rasio.

Dia menganggap kasus karhutla di PT KS ini sudah menjadi kejahatan serius yang mesti dihukum seberat-beratnya. Pasalnya kebakaran yang terjadi seluas 2.600 hektare.

“Kami juga sedang menyiapkan gugatan perdata ganti rugi lingkungan atas karhutla di lokasi PT KS ini. Penindakan yang kami lakukan ini harus menjadi pembelajaran bagi korporasi lainnya, ada beberapa kasus lainnya yang sedang kami tangani,” lanjut Rasio.

Dia menambahkan sampai saat ini tim Intelligence Center Gakkum KLHK terus memonitor lokasi-lokasi yang masih yang berpotensi terjadi perusakan lingkungan hidup dan kawasan hutan.

“Setiap hari kami terus memonitor melalui satelit dilokasi-lokasi mana yang ada hotspot (titik panas). Data ini kami record. Kami tidak berhenti walaupun dalam situasi seperti ini. Kami tetap bekerja, negara tetap hadir, untuk melakukan pengawasan. Ini arahan Ibu Menteri LHK, Siti Nurbaya kepada kami,” pungkas Rasio. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.