Klaster Penularan Baru Corona Muncul di Jakarta, Ini Upaya yang Dilakukan Pemprov

INTREN.ID, JAKARTA – Klaster penularan baru virus penyebab Covid-19 muncul di DKI Jakarta. Karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi dan mencegah penularan Covid-19, termasuk pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi sejak 4 Juni 2020.

Merujuk data yang dihimpun Tim Surveilans Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, hingga saat ini pemprov aktif melakukan tes dan penyelidikan epidemiologi. Dengan melakukan active case finding dan contact tracing sejak 4 Juni 2020 hingga 26 Juli 2020.

“Ini betul-betul kita (Tim Surveilans) yang menghampiri lalu melakukan tes apakah positif atau tidak. Jadi ini adalah bentuk aktifnya surveilans berjalan, contact tracing atau penelusuran kontak dan active case finding juga berjalan,” sebut Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah.

“Kemudian dari seluruh kasus kita lihat jadi kontribusinya berasal dari cluster-cluster mana saja,” tambahnya.

Dibeberkan Dewi, melalui tracing tersebut ditemukan sebanyak 3.567 kasus atau sebanyak 28 persen merupakan hasil dari active case finding. Atau aktif dicari oleh Tim Surveilans DKI Jakarta dengan turun ke pasar, wilayah perkantoran, hingga rumah ibadah yang kemudian dilakukan tes untuk menunjukan tertular Covid-19 atau tidak.

Temuan lainnya adalah hasil dari penelusuran kontak. Sehingga apabila ditemukan pasien positif, ditelusuri lagi dengan siapa pasien berkontak erat dan menyumbangkan kasus sebesar 29 persen.

“Hingga saat ini, pasien rumah sakit masih menempati peringkat pertama sekitar 42 persen. Kemudian pasien di komunitas di peringkat kedua berdasarkan hasil contact tracing, dengan angka yang cukup besar sekitar 39 persen,” urai Dewi.

Berikutnya untuk klaster Anak Buah Kapal (ABK) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sekira 5,8 persen. Kemudian pasar di peringkat keempat sekitar 4, 3 persen, diikuti dengan klaster perkantoran sekitar 3,6 persen dan sisanya adalah pegawai tenaga kesehatan dari Rumah sakit, Puskesmas, Rutan, dan Panti yang turut menyumbang kasus positif di DKI Jakarta.

Sederet kasus itu bisa diketahui lantaran Tim Surveilans DKI Jakarta aktif dalam melakukan pemeriksaan terhadap warganya. Malahan melampaui standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 1.000 per 1.000.000 penduduk dalam waktu satu pekan.

“Jadi kalau DKI Jakarta kita ambil angka bulat 10 juta, maka satu minggunya dilakukan pemeriksaan standarnya adalah 10 ribu. Angka pemeriksaan Jakarta ternyata dari 4-10 Juni sudah 21 ribu per minggu. Jadi sudah melebihi ekspektasinya WHO kemudian bertambah lagi 27 ribu dan di pekan terakhir ini meningkat sampai 40 ribu pemeriksaan dalam waktu satu minggu,” terang Dewi.

- ADVERTISEMENT -

Pada masa PSBB transisi, klaster baru di DKI Jakarta dengan jumlah kasus paling banyak adalah lokal transmisi yang berasal dari permukiman hasil contact tracing sebanyak 283 klaster dengan 1,178 kasus. Kedua adalah perkantoran terdapat 90 klaster dengan 459 kasus.

Kemudian diikuti pasar sebanyak 107 klaster, fasilitas kesehatan sebanyak 124 klaster, dan rumah ibadah sebanyak 9 klaster dengan total 114 kasus yang berada di gereja, masjid, asrama pendeta, pesantren, bahkan tahlilan. Dewi kembali mengingatkan apabila ada kegiatan sosial seperti berkumpul bersama, harus tetap mengutamakan protokol kesehatan.

“Protokol kesehatan harus tetap diterapkan, jangan sampai lengah dan menjadi tidak waspada terhadap penularan Covid-19,” imbuhnya.

Di satu sisi, terjadi peningkatan pada klaster perkantoran di DKI Jakarta. Sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ditemukan 90 klaster dengan total kasus 459. Angka tersebut bertambah 10 kali lipat pada masa PSBB transisi. Kantor yang menjadi klaster pun beragam mulai dari kementerian, lembaga/badan, BUMN, kepolisian, kantor di lingkungan Pemda DKI Jakarta sampai swasta.

Dewi kembali menegaskan bahwa protokol kesehatan tetap harus diterapkan dengan disiplin dimana saja.

“Dimanapun kita berada harus mematuhi dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin jaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan atau memastikan tangan steril sebelum menyentuh hidung, mata, dan mulut karena individu bisa terjangkit dimana saja, bisa jadi di kantor, di perjalanan, hingga di rumah,” tutur Dewi.

Selanjutnya dia juga merekomendasikan bagi sektor perkantoran selain kebijakan Work From Home (WFH). Pembagian jam kerja atau sif serta pengawasan tetap harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap orang yang berada di lingkungan perkantoran dapat melakukan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.

“Jika suatu perusahaan masih bisa melakukan WFH, maka lebih baik WH.H Jika tidak memungkinkan WFH maka kapasitas kantor maksimal 50 persen dan membuat shift dengan jeda satu setengah sampai dua jam agar tidak terjadi penumpukan pada saat kedatangan, kepulangan, dan jam makan siang,” ujar Dewi.

“Kemudian apabila di ruangan terdapat jendela, maka lebih baik dibuka agar sirkulasi udaranya berjalan lebih baik. Serta memberdayakan Health Safety Environment (HSE) officer sebagai bisa sebagai pengawas protokol kesehatan di suatu kantor,” sambungnya.

Terakhir, Dewi kembali mengingatkan agar seluruh masyarakat tetap patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan secara kolektif dan bersama-sama sehingga dapat menekan potensi penularan virus Sars-CoV-2 di Indonesia. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.