Kepatuhan LHKPN Periodik Meningkat 8% di 2020

INTREN.ID, BATAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk pelaporan tahun 2019 per 31 Maret 2020 meningkat 8 persen.

Peningkatan tersebut menjadi 81,76 persen di tahun 2020. Sedangkan pada tahun tahun 2019, KPK mencatat LHKPN per 31 Maret 2019 untuk pelaporan tahun 2018 hanya sebesar 73,50 persen.

Juru Bicara bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Ipi Maryati Kuding menyampaikan, per 31 Maret 2020 sebanyak 20 persen instansi di Indonesia telah memenuhi kepatuhan LHKPN secara 100 persen.

“Dari 1.397 instansi, ada sebanyak 280 yang telah memenuhi kepatuhan LHKPN secara 100 persen. Ke-280 instansi tersebut terdiri atas 127 instansi di bidang eksekutif, 124 DPRD tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan 29 instansi BUMN/D,” ucap Ipi Maryati, Rabu (1/4/2020).

Peningkatan kepatuhan laporan periodik ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/D dan instansi lainnya. Salah satu inisiatif yang dilakukan sejumlah pimpinan instansi adalah dengan menerbitkan aturan internal, termasuk memajukan batas waktu pelaporan dan menerapkan sanksi administratif bagi yang tidak patuh.

Ipi menyatakan, mengahadapi pandemi virus corona baru (Covid-19) di Indonesia, KPK menutup sementara layanan tatap muka LHKPN hingga 21 April 2020. Sebagai gantinya, KPK meminta kepada wajib lapor untuk memanfaatkan saluran tidak langsung melalui https://elhkpn.kpk.go.id, email: lhkpn@kpk.go.id.

Sementara tingkat kepatuhan LHKPN secara Nasional, telah tercatat sebesar 81,76 persen. Dari total 363.370 Wajib Lapor (WL), sebanyak 297.105 WL telah menyampaikan laporannya.

Dengan rincian bidang eksekutif dengan tingkat pelaporan 81 persen atau sebanyak 237.510 telah melapor dari total 293.542 WL. Bidang yudikatif sebesar 98 persen atau sebanyak 18.444 telah melapor dari total 18.893 WL.

Untuk bidang legislatif 75 persen atau sebanyak 15.354 telah melapor dari total 20.357 WL. Sementara dari BUMN/D tercatat 84 persen atau sebanyak 25.797 telah melapor dari total 30.578 WL.

“Terkait kepatuhan lapor di Bidang Eksekutif, yang meliputi Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri, saat ini tercatat 38 orang atau 74,5 persen telah melaporkan harta kekayaannya. Dan sisanya sebanyak 13 orang merupakan wajib lapor periodik masih dapat melengkapi laporannya hingga 30 April 2020,” ucapnya.

- ADVERTISEMENT -

Sedangkan untuk total 21 orang staf khusus Presiden dan Wakil Presiden, masih terdapat empat orang stafsus yang merupakan wajib lapor periodik dan 4 empat penyelenggara negara (PN) yang tergolong wajib lapor khusus, belum menyampaikan LHKPN-nya.

Demikian juga untuk Wantimpres, KPK mencatat masih ada dua PN yang masing-masing merupakan wajib lapor periodik dan wajib lapor khusus yang belum menyampaikan laporannya. Tujuh orang PN lainnya tercatat telah menyampaikan LHKPN-nya.

Sementara di bidang legislatif, dari total Anggota DPR berjumlah 575 orang, tercatat 274 atau sekitar 48% sudah lapor, sisanya 301 tercatat lapor periodik terakhir pada tahun 2018. Untuk Ketua dan anggota MPR yang berjumlah 10 orang, baru 4 orang yang sudah melapor. Sementara, untuk DPD dari total 136 WL, sebanyak 118 orang atau 87% sudah lapor.

KPK mengimbau agar para wajib lapor baik di eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/D yang belum menyampaikan agar memenuhi kepatuhan LHKPN sebelum batas waktu 30 April 2020.

“Hal ini sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, LHKPN mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan kejujuran dari para penyelenggara negara. Karenanya, KPK meminta PN untuk mengisi LHKPN-nya secara benar, jujur dan lengkap,” tegasnya

Kata Ipi, melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai ketentuan pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

“KPK sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.