Kemenkumham Sampaikan Dukungan Pemerintah untuk Mempermudah Izin UMKM di Batam

INTREN.ID, BATAM – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly menyampaikan arah kebijakan pemerintah untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui perseroan perorangan. Yaitu dengan cara mempermudah izin usahanya.

Ini diungkapkannya dalam diskusi interaktif yang dilakukan Yasonna didampingi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo R Muzhar di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (10/11/2020).

Kata Yasonna, kemudahan itu nantinya diberikan secara menyeluruh. Yang diwujudkan dalam bentuk perseroan perseorangan UMKM yang kini aturan perizinan itu sudah diatur dalam UU Cipta Kerja.

“Sebagaimana yang kita ketahui, bawah saat ini telah hiperregulasi. Di mana perizinan telah saling tumpang tindih serta perizinan yang ruwet. Bahkan untuk mengurus izin bisa berbulan-bulan, baik di pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat,” ucap Yasonna yang menggunakan tanjak khas Melayu.

Dengan kemudahan perizinan usaha melalui perseroan perseorangan yang dilakukan, diharapkan bisa memacu masyarakat meningkatkan ekonomi perorangan. Sebagai cara pemulihan ekonomi yang turun pascapandemi Covid-19.

Jadi dengan perseroan perseorangan, setiap warga akan lebih mudah untuk mendirikan badan usaha untuk UMKM. Dengan perizinan yang cukup mudah tanpa harus mempunyai banyak pengurusnya seperti komisaris, komisaris utama, dan sebagainya.

Karena menurut dia, kontribusi UMKM untuk PAD pada saat pandemi Covid-19 cukup besar. Tak hanya itu, dengan kemudahan perizinan bagi usaha tentunya akan membuka lapangan kerja. “Dengan mudahnya perizinan, investasi masuk, maka lapangan kerja akan tercipta,” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum menyampaikan harapan agar menghapus kata ‘perizinan’ dan diganti menjadi kata ‘pendaftaran’. Bahkan dirinya berharap adanya dana APBD yang dianggarkan untuk UMKM minimal 3,5 atau 7 persen.

Syamsul Bahrum juga berharap adanya batas waktu yang ditentukan dalam proses pendaftaran tersebut. “Apabila dalam batasan waktu satu atau dua pekan perizinan belum juga direspon, maka bisa dikatakan sah. Dengan catatan semua telah memenuhi syarat yang berlaku,” tuturnya. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.