Kemendikbud Jamin Upah Guru Honorer Ditengah Pandemi Covid-19

INTREN.ID, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencabut ketentuan pembayaran honorarium guru paling banyak 50 persen dari total dana BOS yang diberikan ke sekolah selama pandemi Virus Korona (Covid-19) berlangsung.

Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Hamid Muhammad, mengatakan, kebijakan itu diambil untuk menjamin agar guru honorer yang bekerja di masa pandemi Covid-19 tetap diberikan honor sesuai haknya.

“Batasan persentase yang selama ini diatur (dalam aturan sebelumnya) dilepas semua. Kita serahkan ke kepala sekolah untuk mengatur penggunaannya sesuai keperluan sekolah,” jelasnya melalui telekonferensi.

Hamid mengatakan, tercatat ada 2 persen sekolah yang menjalankan aktivitas belajarnya secara penuh di sekolah.

Selain itu, masih ada guru-guru yang melakukan pembelajaran di sekolah dengan sistem piket hingga melakukan kunjungan ke rumah murid-muridnya untuk mengatasi kendala komunikasi dalam proses pembelajaran.
Kata Hamid, Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, juga menguraikan ketentuan guru honor yang bisa dibayarkan upahnya.

- ADVERTISEMENT -

Pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN) dan harus memenuhi persyaratan.

Yaitu tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi, serta memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah.
Hamid menyayangkan jika ada sekolah yang belum mendaftarkan seluruh tenaga pendidiknya dalam Dapodik padahal guru tersebut sudah mengabdi bertahun-tahun.
“Dapodik sudah ada dari tahun 2013. Sekolah wajib memasukkan semua data guru honorernya,” kata dia.

Ia menjelaskan, guru honor yang sudah lama mengajar di sekolah harus dimasukkan ke Dapodik.
Karena lanjutnya, data di Dapodik menjadi dasar untuk melakukan audit.

“Jika tidak ada datanya maka guru tersebut tidak berhak menerima honor dari dana BOS,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Dana BOS dicairkan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hamid menuturkan bahwa pencairan dana BOS hingga Jumat (24/4/2020) sudah mencapai 99 persen.

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.