Kasus Suap Izin Prinsip, Nurdin Basirun Divonis Empat Tahun Penjara

Terbukti Secara Sah Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi

INTREN.ID, JAKARTA – Kasus dugaan suap izin prinsip pemanfaatan ruang laut yang menyeret Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun tiba di agenda putusan vonis hakim. Dalam sidang yang digelar secara daring Kamis (9/4/2020), Nurdin divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Pun begitu, Nurdin divonis dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 4.228.500.000. Sebagaimana disampaikan Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan amar putusan terdakwa Nurdin Basirun, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam sidang, Nurdin dinilai terbukti sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp 45 juta dan SGD 11.000 terkait izin pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepulauan Riau. Tujuan pemberian suap agar Nurdin selaku Gubernur Kepri menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektare.

Termasuk juga Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektare. Kedua izin prinsip tersebut juga direncanakan masukke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K).

Hakim menilai Nurdin mengarahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sofyan untuk mengumpulkan uang demi kepentingan Nurdin Basirun. Yang bersumber dari investor yang sedang mengurus perizinan pemanfaatan/pengelolaan ruang laut sampai 12 mil di luar minyak dan gas bumi tanpa melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Uang pengurusan tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional Nurdin dalam rangka kunjungan ke pulau-pulau. Serta penerimaan tunai oleh Nurdin Basirun dan untuk kepentingan operasional Edy dan Budy.

Nurdin juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 4,2 miliar. Uang itu diduga berasal dari pengusaha yang meminta penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.

- ADVERTISEMENT -

Terkait perkara suap, majelis meyakini jika perbuatan Nurdin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara untuk gratifikasi, perbuatan Nurdin diyakini melanggar Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

“Terdakwa Nurdin Basirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ucap Hakim Ketua Yanto membacakan amar putusan.

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Nurdin bertentangan program pemerintah dalam memberantas korupsi. Apalagi Nurdin tidak mengakui kesalahannya. Sedangkan untuk hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Hukuman ini sendiri lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya Nurdin dituntut dengan hukuman 6 tahun penjara serta denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Menanggapi vonis yang dijatuhkan, baik pihak Nurdin maupun JPU KPK menyatakan pikir-pikir.

Sidang ini sendiri digelar daring sebagai pencegahan penularan virus corona baru (Covid-19). Selama sidang, Majelis Hakim berada di ruang sidang Kusuma Atmadja PN Jakpus, Penuntut Umum di ruang rapat penuntutan Gedung Merah Putih KPK dan Terdakwa didampingi penasihat hukum berada di Ruang Merah Putih IT dasar Gedung Merah Putih KPK. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.