JSN Dorong Ormas-LSM untuk Jadi Tim Pemantau Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

INTREN.ID, SANGATTA – Sebanyak 75 partai politik (parpol) dinyatakan memiliki badan hukum dan tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM). Dari 75 parpol yang telah berbadan hukum itu, sudah memenuhi salah satu persyaratan untuk ikut meramaikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Masih ada beberapa proses dan tahapan pemilu sebagai syarat yang diatur dalam Undang-undang (UU) Kepemiluan untuk ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu 2024. Maka dari itu Jaringan Suara Nusantara (JSN) mendorong organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut serta memantau pelaksanaan Lendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta pesta demokrasi itu.

Direktur Eksekutif JSN, Habibi mengatakan, penentuan waktu pendaftaran parpol masih merujuk pada Pasal 176 Ayat 4 UU 7/2017 tentang Pemilu. Aturan Pemilu 2024 masih sama seperti Pemilu 2019, yakni parpol peserta Pemilu 2024 ditetapkan selambat-lambatnya 18 bulan sebelum pemungutan suara.

“Ormas dan LSM sebaiknya turut serta memantau pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi parpol. Kalau bisa ya daftar sebagai tim pemantau pemilu dengan syarat berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Untuk mengetahui mekanisme pendaftaran, silakan datang langsung ke kantor Bawaslu kabupaten/kota masing-masing,” tutur Habibi.

Ada beberapa poin penting yang perlu di pantau dalam proses pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2024. Habibi menyebut, pemantaun terhadap ketaatan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud, difokuskan pada kebenaran dan ketepatan pada proses, keterbukaan dan transparansi pada proses, ketepatan waktu proses, ketidakberpihakan terhadap parpol manapun, dan kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.

“Pemantauan terhadap ketaatan peserta pemilu sebagaimana dimaksud, yang difokuskan pada ketepatan waktu penyerahan kelengkapan persyaratan pendaftaran, kebenaran dan keabsahan data atau dokumen persyaratan pendafataran, dan kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu,” kata Habibi.

Habibi berharap, dengan adanya dukungan banyak pihak yang mau ikut andil menjadi tim pemantau pemilu, bisa melahirkan proses setiap tahapan pemilu yang jujur dan adil hingga pemungutan suara 14 Februari 2024. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.