Jokowi Tangguhkan Cicilan dan Kredit, Debt Collector Wajib Baca!

0 9,007

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

INTREN.ID, JAKARTA – Wabah Covid-19 yang beken disapa corona bikin lumpuh semua sektor. Yang paling vital adalah sektor usaha. Pengusaha dan masyarakat pun terkena dampaknya.

Presiden Joko Widodo pun memberikan beragam kemudahan kepada sejumlah sektor yang terimbas corona. Pria yang karib disapa Jokowi itu mengambil keputusan usai mendengar beragam keluhan para pelaku usaha. Mulai dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga tukang ojek dan sopir taksi.

Keputusan ini sekaligus mempertegas kebijakan pemerintah lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya sudah memberikan kelonggaran kepada debitur perbankan.

“Keluhan yang saya dengar dari sopir taksi, tukang ojek yang memiliki kredit motor atau mobil atau nelayan yang sedang memiliki kredit,” kata Jokowi.

Bagi mereka yang punya cicilan, Jokowi memutuskan bahwa pembayaran bunga atau angsuran akan diberikan kelonggaran selama satu tahun ke depan.

“Sampaikan ke mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun,” kata Jokowi.

UMKM

Khusus pelaku UMKM, pemerintah memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai di bawah Rp 10 miliar. “Baik kredit perbankan maupun industri keuangan non bank, penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga,” kata Jokowi.

Dalam waktu dekat, implementasi tambahan bantuan sosial dalam Kartu Sembako selama enam bulan kepada 200 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun akan diluncurkan. Tak terkecuali, dengan implementasi Kartu Pra-Kerja.

“Sebentar lagi juga akan kita keluarkan penerima kartu sembako selama 6 bulan ke depan akan ditambah 50 ribu diterima 200 ribu per keluarga penerima manfaat anggaran dianggarkan Rp 4,5 triliun. Akan segera dimulai kartu pra-kerja implementasi kartu pra-kerja antisipasi para pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet, anggaran disiapkan Rp 10 triliun,” jelasnya.

Pada 19 Maret lalu, OJK juga sudah memberikan stimulus bagi perbankan Indonesia di tengah wabah efek corona terhadap perekonomian. Stimulus yang diberikan berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi kredit di industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana mengatakan, pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease.

“Dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud,” kata Heru dalam siaran persnya.

Kebijakan stimulus tersebut terdiri dari:

  • Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp 10 miliar; dan
  • Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit.

Adapun kriteria debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini yakni debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran corona, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi.

- Advertisement -

Beberapa sektor ekonomi yang disebutkan yakni pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Contoh kondisi debitur yang terkena dampak antara lain:

  1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak corona serta travel warning beberapa negara.
  2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak corona.
  3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak corona.

Debt Collector Leasing Sementara Jangan Nagih Dulu!

Selain perbankan, OJK juga menegaskan fleksibilitas dalam perhitungan non performing loan (NPL) alias kredit bermasalah tak hanya berlaku di perbankan, tapi juga industri pembiayaan atau multifinance.

Dengan demikian, penagihan lewat debt collector multifinance atau leasing disetop untuk sementara. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso selain perbankan, fleksibilitas itu akan diterapkan juga di industri pembiayaan.

“Perluasan (relaksasi dan fleksibilitas kredit) ini, seperti tadi bapak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto, Red.) sudah sampaikan, akan kami perluas bukan hanya kredit perbankan tapi juga lembaga pembiayaan,” kata Wimboh.

“Tolong ini dilakukan hal sama. Jangan gunakan penagihan menggunakan debt collector. Setop dulu. Dan ini tentunya selama lanjutkan pembayaran pokok plus bunga ini gimana sektor ini bisa tetap bertahan,” tegasnya.

Menurutnya, itu garis besar bagaimana mendukung upaya pemerintah agar sektor usaha bertahan sambil menunggu bagaimana Covid-19 ini bisa selesai dampaknya dan diminimalisir.

“Ini sudah ada beberapa sektor langsung tapi juga sektor yang tidak langsung (berdampak). Kebijakan kita di sektor keuangan untuk pengusaha ini bisa bertahan. Jangan sampai ambruk dan menimbulkan layoff (PHK),” imbuhnya.

Secara rinci soal stimulus bagi multifinance ini, Wimboh menjelaskan rencana relaksasi kebijakan di perusahaan pembiayaan antara lain pertama, penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema chanelling dan joint financing yang berkaitan dengan perbankan.

Kedua, metode executing antara perusahaan pembiayaan yang mendapat kredit dari perbankan, akan dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

Sebagai informasi, pola channeling adalah pemberian kredit dari bank pada penerima kredit (end user) lewat lembaga perantara (agency, dalam hal ini multifinance) menggunakan ketentuan bank, sementara joint financing adalah pembiayaan bersama antara bank dengan multifinance (agency) kepada penerima kredit (end user) lewat multifinancedengan porsi risiko yang disepakati antara bank dan multifinance.

Adapun, lanjut dia, executing adalah pemberian kredit dari bank kepada lembaga perantara atau multifinance yang bertanggung jawab menyalurkan pembiayaan ke end user, dan bertanggung jawab menagih kembali sesuai ketentuan multifinance. (***)

 

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More