Jokowi Larang Pemerintah Daerah Ambil Kebijakan Lockdown

INTREN.ID, BOGOR– Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melarang pemerintah daerah (pemda) mengambil kebijakan lockdown terkait mewabahnya virus corona (Covid-19). Pasalnya kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.

“Perlu saya tegaskan, yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat,” sebut Jokowi dalam jumpa pers, Senin (16/3/2020)di Istana Kepresidenan Bogor.

Menurut Jokowi, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam. Tujuannya seluruhnya efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan.

”Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” terangnya.

Jokowi mengatakan, terus mengikuti perkembangan situasi terkait Covid-19 ini dari waktu ke waktu. Dia memberikan perintah yang terukur agar semua pihak bisa menghambat penyebaran Covid-19 tanpa harus memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat.

”Sekarang ini, yang paling penting, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19,” urai Jokowi.

Menurut dia, kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus digencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19.

“Hal itu dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan maupun layanan-layanan publik lainnya,” tandas Jokowi. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.