Jeritan Sekolah Swasta di Tengah Pandemi Virus Corona

Andalkan SPP untuk Gaji Guru, Berharap Kebijakan dari Pemerintah

INTREN.ID, BATAM – Pandemi virus corona baru (Covid-19) yang melanda Indonesia berpengaruh besar terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Khususnya bagi sekolah-sekolah swasta yang mengandalkan operasional dari uang SPP.

Pasalnya pandemi membuat KBM secara tatap muka ditiadakan. Malahan peniadaan ini masih tetap diberlakukan, dengan waktunya diperpanjang hingga awal Juni mendatang.

Perpanjangan peniadaan KBM tatap muka untuk sekolah tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Pemerintah Kota (Pemko) Batam berlangsung hingga 1 Juni 2020.

Sementara untuk SMA/SMK sederajat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) telah memperpanjang KBM melalui daring hingga 2 Juni 2020 mendatang.

Perpanjangan masa belajar di rumah ini rupanya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak yayasan yang memiliki sekolah swasta. Salah satunya SMK Multistudi High School (MHS) Batam.

Pendiri SMK MHS Batam, Bambang Sudiono mengatakan, dalam situasi saat ini pemerintah harusnya mengizinkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa digunakan untuk menggaji guru honorer dan dan staf lainnya. Serta bisa menunda pembangunan proyek fisik agar dana pembangunan tersebut bisa dialihkan untuk membantu operasional sekolah.

“Bukan jadi hal yang mustahil sekolah swasta akan bubar. Karena pemerintah tidak memikirkan sebab dari libur panjang ini,” katanya, Ahad (12/4/2020).

Pemerintah, lanjut Bambang, melalui dinas terkait harusnya bisa dengan segera mungkin menerbitkan panduan kebijakan. Yaitu terhadap ketidakmampuan sekolah swasta untuk membayar biaya operasional serta menggaji para tenaga pengajar lainnya.

Sebaliknya, pemerintah telah menyuarakan kepada pihak yayasan untuk memotong biaya SPP di tengah pandemi Covid-19 ini. Padahal hidup dan mati sekolah swasta sejatinya hanya mengandalkan SPP.

“Hingga saat ini, sekolah swasta juga mempunya peran yang cukup penting dalam mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan generasi bangsa,” ujar Bambang.

Tidak hanya itu, dengan keberadaan sekolah swasta juga bisa membantu pemerintah yang belum mampu menyediakan sarana dan prasarana bagi para siswa sehingga overcapacity masih kerap terjadi. Pun demikian, keberadaan sekolah swasta memberikan kesempatan kerja khususnya di bidang pendidikan.

SMK MHS Batam sendiri terdiri dari tiga jurusan. Antara lain Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dan Akutansi sejak 21 Apri 2007 tersebut. Sekolah ini menurut Bambang, awalnya hanya sebagai tempat penampungan para siswa yang tidak lolos di sekolah negeri.

Namun dengan peningkatan yang terus dilakukan, kini SMK MHS Batam sudah menjadi tujuan para siswa SMP untuk melanjutkan pendidikan. Proses pembelajaran, ujian, administrasi, SPP, absensi, daftar siswa, komunikasi dengan wali murid, serta hal lainnya telah berbasis online.

“Silakan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk belajar di rumah hingga beberapa waktu. Hanya saja nasib kami para sekolah swasta juga harus dipikirkan,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) SDM Yayasan Ulil Albab Batam Muhamad Dofir menyampaikan, pihaknya menggunakan uang SPP hingga 80 persen untuk bisa menggaji para tenaga pengajar di sekolah tersebut. Hal ini telah berjalan sejak sekolah berdiri.

- ADVERTISEMENT -

Saat ini ada sebanyak 120 orang yang terdiri dari staf dan tenaga pengajar yang telah mengabdikan diri di sekolah tersebut.

“Pada bulan lalu, para wali Murid memang telah melunasi SPP-nya. Tetapi untuk April ini kami masih belum tahu keadaan ke depannya,” ucap Dofir saat dihubungi intren.id, Selasa (14/4/2020).

Sebagaimana SMK MHS, pihaknya saat ini berada dalam keadaan menjerit dan kembang kempis. Di tengah KBM yang dilakukan tanpa tatap muka.

“Kalau sampai persentase orang tua yang membayar SPP hanya 40 persen, kami sudah defisit dan tidak akan bisa membayar para guru,” ujarnya.

Apabila realisasi pembayaran SPP dari orang tua tersendat, Dofir menyebut pihaknya akan segera membuat kebijakan baru. Agar dana BOS bisa digunakan untuk menggaji para tenaga pengajar.

“Jika kondisinya mendesak, apa boleh buat. Karena selama ini kami tidak pernah menggunakan dana Bos untuk menggaji para guru,” ungkapnya.

Menanggapi kebijakan dari Disdik Kepri untuk menggratiskan atau pengurangan SPP, pihaknya merasa cukup senang apabila hal tersebut memang terealisasi dan sampai kepada sekolah. Namun faktanya, hingga saat ini sekolah SMA IT Ulil Albab belum mendapatkan dana BOS dari Provinsi Kepri.

“Dana BOS dari Provinsi Kepri untuk SMA, belum kami dapatkan. Mungkin masih ada kendala di Dapodik yang belum sinkron,” tutur Dofir.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepri M Dali telah mengajukan anggaran sebesar Rp 36 milliar. Anggaran ini untuk menindaklanjuti kebijakan penggeratisan SPP bagi SMA/SMK sederajat.

Akan ada tiga jenis yang mendapat keringanan dari kebijakan penggeratisan SPP tersebut. Di antaranya pembebasan SPP, meringankan beban SPP dan mambantu meringankan beban SPP.

“Untuk pembebasan SPP diberlakukan untuk SMA/SMK negeri, dan meringankan SPP diberikan kepada sekolah swasta, serta jenis yang membantu meringankan diberikan kepada SLB,” beber Dali.

Hal tersebut dikarenakan SPP sekolah negeri dan sekolah swasta memang sangat berbeda jauh antar satu sekolah dan sekolah lainnya. Dari data Disdik Kepri, jumlah siswa SMA sederajat di Provinsi Kepri adalah 83.468 siswa. Terdiri dari 46.516 siswa SMA, 31.672 siswa SMK, 3.898 siswa MA serta 1.382 siswa SLB. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Lukman Maulana

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.