Jenderal Hoegeng, Sang Bhayangkara Sejati Teladan Sepanjang Masa

INTREN.ID – Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hoegeng Iman Santoso, punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Indonesia. Apalagi pada peringatan HUT Bhayangkara 1 Juli ini.

Kisah kejujuran dan integritas Hoegeng yang melegenda mulai terkenal ketika dia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara.

Saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, reputasi jenderal Hoegeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tak tergoyahkan. Meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Kejujuran dan integritas yang pada akhirnya membuat dia harus pensiun dini pada usia 49 tahun.

“Memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik,” kata Hoegeng.

Hoegeng Iman Santoso lahir di Pekalongan Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Setamat dari MULO atau setingkat SMP di Pekalongan, Hoegeng hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan AMS atau setingkat SMA dengan penjurusan sastra barat.

Hoegeng yang masih berdarah ningrat, berasal dari keluarga Amtenar. Ayah Hoegeng, Sukaryo Hatmojo merupakan seorang jaksa di Pekalongan. Latar belakang keluarga ini di kemudian hari mempertemukan Hoegeng dengan kerabat ayahnya, seorang Kepala Jawatan Kepolisian Karesidenan Pekalongan.

Dari sosok kerabat sang ayah itulah Hoegeng terinspirasi untuk menjadi polisi dan memilih melanjutkan kuliah di Recht Hoge School (RHS), Sekolah Tinggi Hukum Batavia sebagai dasar untuk melanjutkan ke sekolah komisaris polisi di Sukabumi.

Setamat dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) angkatan pertama tahun 1952, Hoegeng langsung ditempatkan di Polda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara atau kini dikenal sebagai Intelpam Polri.

Empat tahun berselang, tepatnya pada tahun 1956, Hoegeng diangkat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminil Sumatera Utara. Penugasan Hoegeng di wilayah yang didominasi korupsi, perjudian dan penyelundupan inilah titik awal dari kisah kejujuran dan integritas Hoegeng yang melegenda dimulai.

Di hari pertama menginjakkan kakinya di kota Medan, Hoegeng langsung menolak mentah-mentah gratifikasi mobil dan rumah mewah, lengkap dengan berbagai perabotnya yang disuguhkan para mafia untuk menyambutnya. Hoegeng yang geram dengan upaya suap ini memilih tinggal di hotel, tidak sudi sedikitpun menyentuh barang-barang pemberian para mafia.

Pada tahun 1960, Hoegeng ditarik ke Jakarta dan dipercaya mengemban berbagai tugas negara. Salah satunya sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Selama menjabat kepala imigrasi, Hoegeng murni hanya menerima gaji dari kepolisian. Untuk menambah penghasilan, sang istri Meriyati sempat berinisiatif membuka toko bunga di garasi rumah.

Namun sehari sebelum pengangkatan sebagai Kepala Imigrasi, Hoegeng menutup usaha kembang istrinya, karena khawatir sejumlah koleganya di Imigrasi akan memborong bunga untuk mendapat fasilitas tertentu.

Beberapa bulan sebelum pecah peristiwa G30S Tahun 1965, Hoegeng diusulkan Sultan Hamengku Buwono IX menjadi Menteri Iuran Negara atau saat ini dikenal Menteri Keuangan dalam Kabinet Seratus Menteri Presiden Soekarno.

Pada tahun 1966, Hoegeng akhirnya kembali ke kepolisian. Dia diangkat sebagai Deputi Operasi di bawah komando Jenderal Sucipto Yododihardjo. Kecemerlangan karier Hoegeng terutama kecemerlangannya dalam menangani kejahatan konvensional semasa menjadi Kepala Reskrim Sumatera Utara, membuat Presiden Soeharto tak ragu mengangkatnya sebagai Panglima Angkatan Kepolisian atau Kapolri pada tahun 1968.

Tak lama setelah diangkat sebagai Panjak atau Kapolri, Hoegeng melakukan pembaruan struktur organisasi di tubuh kepolisian. Istilah Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI), diubah menjadi Kepolisian Indonesia (Polri) melalui Kepres Nomor 52 tahun 1969. Selain itu istilah Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia turut diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Melalui perubahan ini, Polri sepenuhnya berdiri sendiri dan bisa menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, tanpa intervensi dari Angkatan Bersenjata.

Kebijakan lain dari periode kepemimpinan Hoegeng di Polri yang hingga kini adalah penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor. Berawal dari kebiasaannya turun ke lapangan dan melihat realitas tingginya angka kematian akibat kecelakaan sepeda motor, Hoegeng terilhami untuk mencetuskan kebijakan ini.

Kebijakan untuk mewajibkan penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor ini sempat menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menuding Hoegeng hendak mengintervensi hak dan wewenang DPR.

Sebagai pemimpin tertinggi kepolisian, sosok Hoegeng dinilai sejumlah kalangan mampu merepresentasikan seorang polisi sipil yang dekat dengan masyarakat. Selain terbuka dengan pers, keaktifan Hoegeng bermain musik bersama grup The Hawaiian Senior, sempat membuatnya dijuluki The Singing General. Lantaran dia menyanyi sembari mengenakan seragam polisi lengkap. Jenderal Hoegeng pun berhasil menghapus kesan sangar yang biasa melekat pada aparat kepolisian.

Selama menjabat sebagai Kapolri, integritas sosok Hoegeng terus diuji melalui beberapa kasus yang dia tangani. Sosoknya yang dikenal tak mempan disogok, seolah menjadi antitesis dari rezim kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu.

- ADVERTISEMENT -

Salah satu kasus yang ditangani Hoegeng adalah penyelundupan mobil mewah oleh Robby Tjahjadi. Hoegeng menemukan kejanggalan ketika timnya menggrebek aksi penyelundupan mobil mewah Robby di Pelabuhan Tanjung Priok.

Robby dan kakak sulungnya Sigit Wahyudi digelandang polisi ke Komdak 7 Jakarta Raya berikut delapan marcedes selundupannya. Namun hanya beberapa jam mendekam di sel, atas intervensi dari orang kuat, keduanya langsung bisa menghirup udara bebas.

Meski Robby bebas, Hoegeng tetap meminta izin Presiden Soeharto untuk menyelidiki Robby. Setelah mendapat izin dari Presiden Soeharto, Hoegeng langsung membentuk tim dan melakukan investigasi.

Namun ketika hendak melaporkan hasil penyelidikannya kepada Soeharto, Hoegeng menyaksikan Robby baru saja keluar dari rumah Presiden Soeharto. Karena merasa dibohongi, Hoegeng batal melaporkan hasil penyelidikan yang diperoleh di kepolisian.

Dari hasil investigasi yang dilakukan, tim kepolisian berhasil membongkar jaringan yang lebih besar di balik aksi penyelundupan yang dilakukan Robby. Jaringan ini melibatkan sejumlah nama pejabat seperti Kepala Badan Intelijen Sutopo Yuwono dan Kepala Dinas Penyelundupan Bea Cukai Tanjung Priok, Abu Kiswo.

Meski divonis 10 tahun penjara, Robby Tjahjadi hanya menjalani masa hukumannya selama 2,5 tahun. Setelah keluar dari penjara, Robby kembali berbisnis dalam sektor tekstil dan bermitra dengan keluarga Cendana.

Kasus besar lainnya yang ditangani Hoegeng selama menjabat Kapolri adalah kasus Sum Kuning. Kasus ini bermula dari pemerkosaan seorang perempuan bernama Sumariyem atau Sum yang diduga dilakukan segerombolan pemuda di Yogyakarta. Alih-alih mendapat keadilan, Sum justru mengalami kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oknum aparat kepolisian Yogyakarta.

Pengakuan Sum terkait ketidakadilan yang dialaminya, yang dimuat sebuah surat kabar lokal, membawa perempuan desa ini pada petaka yang lebih besar. Dia dijerat Kepolisian Yogyakarta atas tuduhan memberikan keterangan palsu.

Kasus ini menjadi kian membesar lantaran insiden pemerkosaan yang dialami Sumariyem, diduga melibatkan sejumlah anak pejabat tinggi di Yogyakarta. Karena mencium ada hal yang tidak beres, Jenderal Hoegeng langsung menyatakan sikap tak gentar menghadapi keterlibatan anak petinggi yang diduga memperkosa Sumariyem.

Pada akhir bulan Januari 1971, Hoegeng melaporkan kasus Sum Kuning ke Presiden Soeharto. Namun Soeharto justru menginstruksikan agar perkara Sum Kuning ditangani oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), hal yang di mata publik terdengar aneh. Mengingat tupoksi Kopkamtib adalah menangani masalah-masalah politik luar biasa.

Setelah keluarnya instruksi presiden perihal penanganan kasus Sum Kuning, Hoegeng, sebagaimana dituturkan dalam salah satu buku biografinya, menyadari bahwa sebuah kekuatan besar berhasil menutup kasus Sum Kuning. Hoegeng pesimistis kasus tersebut bisa disingkap pada masa jabatannya.

Dugaan Hoegeng di kemudian hari terbukti benar. Pada bulan Oktober 1971 Hoegeng dipensiunkan dini oleh presiden dengan alasan peremajaan, meski penggantinya adalah Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Hasan, yang umurnya jauh lebih tua darinya.

Pasca penanganan kasus Robby Tjahjadi dan Sum Kuning, isu pencopotan Jenderal Hoegeng dari jabatan Kapolri santer terdengar. Melalui Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Maraden Panggabean, Hoegeng diberikan surat pemberitahuan sekaligus penunjukannya sebagai Duta Besar Kerajaan Belgia. Hal yang terdengar ganjil, karena masa bakti Hoegeng saat itu belum habis.

Meski kala itu Presiden Soeharto dikenal kerap membuang secara halus petinggi yang mengancam rezimnya dengan menugaskannya sebagai duta besar, Hoegeng tetap bersikeras mencari jawaban pemberhentiannya. Dia datang langsung kepada Presiden Soeharto di rumah pribadinya di Jalan Cendana 8 Menteng.

Saat akhirnya bertemu Soeharto, penguasa Orde Baru itu tetap menawarkan jabatan Duta Besar kepada Hoegeng, dengan alasan tak ada lagi tempat baginya di Indonesia. Mendengar pernyataan Soeharto ini, Jendral Hoegeng dengan lapang dada memilih keluar dari institusi Polri.

Setelah tak lagi menjabat sebagai Kapolri, Hoegeng mengisi masa pensiunnya melalui berbagai kegiatan. Seperti melukis, bermusik, dan bernyanyi di Hawaiian Senior kala itu menjadi sarana Hoegeng menyalurkan hobinya kembali yang sempat digelutinya semasa SMA. Hoegeng kembali mengisi layar kaca melalui tembangan Hawaiiannya selama sepuluh tahun.

Pada tahun 1980, bersama sjeumlah tokoh nasional seperti Jenderal AH Nasution, Ali Sadikin, Muhammad Natsir, dan lain-lain, Hoegeng bergabung dalan kelompok Petisi 50. Sebuah gerakan moral yang aktif mengkritisi pemerintah Orde Baru yang dianggap menyeleweng dari cita-cita kemerdekaan.

Karena keterlibatannya dalam gerakan kritis ini, sebagaimana tokoh-tokoh Petisi 50 lainnya, sejumlah hak perdata Hoegeng sebagai warga negara dimatikan oleh Rezim Soharto. Salah satunya Hoegeng dilarang datang pada Upacaya Bhayangkara. Hoegeng baru diperbolehkan kembali menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara pada tanggal 1 Juli 1997 atau 10 tahun setelah hak perdatanya tersebut dimatikan.

Setelah tidak diperbolehkan lagi mengisi acara musik di TVRI, Hoegeng hidup sederhana lewat dana pensiun dan uang dari hasil menjual lukisan-lukisan karyanya. Akibat penyakit strok yang dideritanya, pada tanggal 14 Juli 2004 Hoegeng Iman Santoso meninggal dunia. Sesuai permintaannya sebelum meninggal, jenazah Hoegeng dimakamkan di pemakaman umum, berdekatan dengan makam para kerabatnya yang telah meninggal.

Meski telah berpulang, hingga kini jejak langkah dan karakter pribadi Hoegeng Iman Santoso bisa menjadi teladan nyata, bagaimana polisi bisa menjadi representasi dari masyarakat. Sosok Hoegeng yang merakyat, sederhana, jujur, dan antikorupsi, hingga kini masih dirindukan dalam tubuh kepolisian. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.