Jelang Pilkada Bontang, PWI Minta Wartawan dan Media Pers Netral

INTREN.ID, BONTANG – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bontang bakal berlangsung pada 9 Desember 2020. Masyarakat akan memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk periode 2021-2025 mendatang.

Menanggapi hal ini, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bontang Suriadi Said menyatakan wartawan dan media pers punya andil besar menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Di satu sisi, wartawan dan media pers juga berpotensi besar melakukan “perselingkungan politik” dengan salah satu pasangan calon kepala daerah atau partai politik pengusungnya.

“Termasuk terang-terangan mengambil posisi sebagai tim sukses salah satu kandidat tersebut. Di samping telah melanggar amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, oknum wartawan/jurnalis tersebut juga telah kehilangan legitimasi profesi kejurnalistikannya,” kata Suriadi.

Untuk itu PWI Bontang mengeluarkan surat edaran mengingatkan peran pers saat Pilkada Bontang nanti. Melalui surat bernomor 05/PWI-BTG/SE/VI/2020 tentang Peran Media/Pers, PWI mengimbau pers di Kota Taman tetap menjaga marwah jurnalistik sebenarnya.

Kata Isur –sapaan akrabnya-, saat ini masih banyak media pers yang masih menjaga komitmennya untuk tetap imparsial dan independen. Namun tidak sedikit pula yang nyaris lepas kendali alias tak mampu menjaga komitmen tersebut.

“Itu yang kami takutkan. Semoga saja tidak,” paparnya.

Isur menuturkan, biasanya faktor kondisi ekonomi internal media menjadi salah satu penyebabnya. Sejumlah media pers akhirnya silau dan melakukan malpraktik jurnalistik demi memperoleh keuntungan dari pasangan calon kepala daerah. Akal-akalan mengemas kampanye politik dalam bentuk berita pun menjadi “permainan” sejumlah media pers.

- ADVERTISEMENT -

“Kami berharap ini tidak sampai terjadi pada media pers di Bontang,” tuturnya.

PWI Bontang juga mengingatkan secara etik pemilik media yang terafiliasi ke partai politik agar tak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pers. Dalam spirit implementasi Pasal 17 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Dewan Pers tetap mengingatkan dan menggugah peran serta masyarakat dalam mengawal kemerdekaan pers khususnya kualitas pers dalam Pilkada.

Kualitas pemberitaan media pers papar dia, sangat berpengaruh terhadap kualitas pilihan masyarakat dalam Pilkada. Pers tidak hanya dituntut cerdas, namun juga harus bijaksana dalam penyajian isu terkait Pilkada, agar tidak jadi provokasi bagi masyarakat.

“Menyajikan berita Pilkada bukanlah seperti mengesankan pertarungan hidup dan mati para pasangan calon kepala daerah,” terangnya.

Dirinya juga mengimbau media Pers harus hati-hati dalam mengambil sumber berita dari media non pers, seperti media sosial dan media komunitas. Menurutnya, viral di media sosial tidak boleh serta merta menjadi sumber berita. Karena prinsipnya, berita tetaplah berita yang butuh proses verifikasi, fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Pers harus menjadi pemersatu bangsa dalam Pilkada.

“Selamat merayakan pesta demokrasi Pilkada Bontang bersama pers yang profesional dan berkualitas,” tandasnya. (***)

Reporter: Bambang Al-Fatih

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.