Jadi Keynote Speaker, Ini Uraian Wakil Wali Kota Tekan Kasus Perkawinan Anak di Samarinda

INTREN.ID, SAMARINDA Wakil Wali Kota Samarinda Dr H Rusmadi menjadi keynote speaker atau pembicara utama dalam seminar Psikologi Forensik, Universitas Mulawarman melalui video conference, Sabtu (16/10/2021).

Seminar online bertajuk Pencegahan dan Dampak Perkawinan Anak Dari Sudut Pandang Lembaga Pemerintahan, Hukum dan Psikologi Forensik ini diikuti 400 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan umum.

Dalam seminar tersebut, Rusmadi menyampaikan persoalan perkawinan anak di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Bahkan, perkawinan yang masih berusia anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak dan hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan profil anak tahun yang dipublikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, mencatat bahwa didunia setiap tahun ada sebanyak 12 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Artinya, sebanyak 23 gadis menikah setiap satu menit, dan hampir satu gadis menikah setiap 3 detik, serta hampir 650 juta wanita yang hidup saat ini menjadi pengantin perempuan sebelum mereka menginjak umur 18 tahun. Beberapa, bahkan sebelum umur 10 tahun menurut Unicef (2019). Secara global, satu dari limaperempuan menikah sebelum umur 18 tahun,”ucap Rusmadi.

Di Indonesia, lanjutnya, pada tahun 2018, satu dari sembilan anak perempuan telah menikah. Perempuan umur 2024 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 1.220.900 orang. Angka ini dia katakan menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut pernikahan anak tertinggi di dunia.

Dalam sepuluh tahun terakhir, yakni 20082018 terlihat bahwa prevalensi pernikahan anak perempuan di Indonesia menunjukkan penurunannya, tetapi masih landai yaitu hanya 3,5 persen.Dilihat berdasarkan lokasi dalam 10 tahun pernikahan anak di daerah perdesaan berkurang 5,76 persen. Sementara di daerah perkotaan hanya berkurang hampir 1 persen. Hal ini mengindikasikan penurunan pernikahan anak di perkotaan lebih lambat dari pada di perdesaan,” urainya.

Rusmadi juga mengatakan, angka pernikahan usia anak di Indonesia meningkat drastis selama pandemi Covid-19. Dalam catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,terdapat 34 ribu permohonan dispensasi yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020. Ada sebanyak 97 persen permohonan dikabulkan. Walau usia pernikahan dibatasi 19 tahun, namun 60 persen yang mengajukan ialah anak di bawah 18 tahun.

“Sejumlah faktor melatarbelakangi pernikahan anak dibawah umur, terlebih di masa pandemi Covid-19. Penutupan sekolah menyebabkan minimnya aktivitas, aturan norma beragama, sosial, dan budaya di wilayah setempat, minim edukasi terkait pernikahan anak di bawah umur, kehamilan di luar nikah, hingga persoalan ekonomi keluarga. Di banyak daerah, himpitan ekonomi di tengah krisis mendorong orang tua menikahkan anaknya,” ujarnya.

Rusmadi menguraikan, telah banyak program yang dilakukan untuk menekan perkawinan anak, melalui program Generasi Keluarga Berencana (GenRe), Pencegahan Perkawinan Anak (GeBer), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Sekolah Layak Anak,hingga program Kota Layak Anak. Bahkan Februari 2020 lalu, telah ditetapkan delapanstrategi dalam mencegah perkawinan anak dalam acara peluncuran strategi nasional pencegahan perkawinan anak.

“Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen dan serius mengurangi kasus perkawinan anak, melalui penguatan kelembagaan peduli atau perlindungan anak, Puspaga, hingga di tingkat RT berbasis masyarakat dengan melibatkan para tokoh agama, adat, dan masyarakat, sejalan dengan program unggulan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) yang menekankan akan terbangunnya rasa kepedulian, prakarsa, dan partisipasi untuk mencegah adanya perkawinan usia anak juga melalui jalur pendidikan, bidang kesehatan, penguatan ekonomi rakyat, serta penegakan hukum,” tutupnya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.