Harga Pertalite-Solar-Pertamax Naik, Pemerintah Tak Mampu Bendung Lonjakan Subsidi, Alasannya Demi Lindungi Rakyat

INTREN.ID, JAKARTA – Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) golongan tertentu mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. Presiden RI Joko Widodo menyebut keputusan itu adalah pilihan terakhir pemerintah. Adapun yang naik harganya adalah pertalite, pertamax, dan solar.

“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta.

Jokowi menyampaikan pernyataan resmi tersebut didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dalam konferensi pers tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi:

  • Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.
  • Solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
  • Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

“Mestinya uang negara itu diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit,” ungkap Presiden.

Pemerintah, menurut Jokowi, telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

“Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Akan tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun,” kata Presiden.

Nilai subsidi BBM tersebut, kata Jokowi, juga terus meningkat. “Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi,” kata Presiden.

Pemerintah sudah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan pada bulan September selama empat bulan.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.

“Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan,” kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. “Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” ungkap Presiden. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.