Gelar Aksi Solidaritas di Halaman Mapolres Bontang, Ini Tuntutan Jurnalis Kota Taman

INTREN.ID, BONTANG – Dugaan represif aparat kepolisian terhadap jurnalis saat meliput aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law) di depan Mapolresta Samarinda, Kamis (8/10/2020) malam lalu, menggerakkan solidaritas para kuli tinta. Aksi damai pun digelar di Bontang, Kaltim.

Rabu (14/10/2020), puluhan jurnalis Kota Taman menggelar aksi di halaman Mapolres Bontang. Aksi solidaritas itu dilakukan dengan cara menutup mulut menggunakan perekat dan meletakkan tanda pengenal pers.

Aksi ini diikuti jurnalis dari berbagai media. Mulai televisi, media online, dan media cetak yang tergabung dalam beberapa organisasi pers. Yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Forum Jurnalis Bontang (FJB).

Koordinator aksi, Romi Ali Darmawan mengatakan, aksi itu merupakan bentuk solidaritas terhadap rekan seprofesi dan mengutuk tindakan represif aparat. Ada tiga poin tuntutan yang diusung dalam aksi ini.

“Pertama, meminta komitmen Polres Bontang untuk selalu memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis kala menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang,” katanya.

Kedua, lanjut dia, menyatakan sikap untuk turut mengecam seluruh tindakan represif oknum, yang bertindak represif kepada jurnalis ketika bertugas. Dan ketiga, meminta Polres Bontang untuk patuh pada ketentuan nota kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers.

“Katanya kami mitra. Tapi kenapa kami mendapat tindakan represif dari mereka yang mengaku sebagai mitra kami,” tegas Romi dalam orasinya.

Aksi ini dilakukan secara damai dan tertib. Orasi dilakukan di pelataran Mapolres Bontang sekira 30 menit. Sementara 10 menit sisanya, menggelar aksi duduk di pelataran sembari menunggu Kapolres Bontang, AKPB Hanifa Martunis Siringoringo turun menemui peserta aksi.

Usai berkomunikasi dengan Kasubag Humas Polres Bontang, AKP Suyono awak media diminta memasuki ruang rapat utama (rupatama). Tujuannya adalah untuk melakukan diskusi dan penyampaian aspirasi kepada Kapolres Bontang.

Penyampaian aspirasi pun berjalan kondusif. Di kesempatan itu beberapa awak media menyampaikan penyesalan atas tindakan represif aparat kepada.

“Ini bentuk solidaritas kami kepada rekan seprofesi. Dalam catatan digital di Bontang memang belum terjadi. Dan semoga relasi baik kita bisa terus dijaga,” ujar jurnalis Tribun Kaltim yang juga anggota PWI, Fachri Mahayupa.

Sementara jurnalis Dialektis.co, Andi Yudi meminta Kapolres memberikan pemahaman kepada anggotanya. Bahwa jurnalis, dalam menjalankan tugas dan peranan profesinya dilindungi oleh UU 40/1999 tentang Pres. Dengan begitu, semua petugas kepolisian juga harus menghormati ketentuan-ketentuan itu

“Mungkin anggotanya diberi edukasi lagi supaya lebih paham lagi soal itu, pak,” Andi Yudi menyarankan.

Sementara ketua FJB, Edwin Agustyan mengatakan, pada 2019 AJI menetapkan kepolisian sebagai musuh kebebasan pers. “Jangan sampai tahun ini gelar itu dipertahankan. Jangan melakukan tindakan represif, baik ke jurnalis maupun kepada siapapun, karena tugas polisi melindung dan mengayomi ,” kata Edwin.

Perwakilan AJI, Kartika Anwar menyebut kekerasan terhadap jurnalis banyak disebabkan karena mereka merekam aksi kekerasan terhadap demonstran. Yang terjadi di lapangan, terkadang aparat lupa jika keduanya adalah mitra strategis.

“Profesi jurnalis rentan mengalami kekerasan. Memang tidak ada jejak digital (kekerasan terhadap jurnalis) di Bontang. Tapi pernah ada handphone rekan kami yang diambil lalu dihapus rekaman videonya. Masalah itu kami selesaikan di lapangan,” tuturnya.

Sementara, Kapolres Bontang, AKBP Hanifa Martunas Siringoringo mengaku sangat menghargai para jurnalis. Dia pun paham benar dengan dinamika di dunia jurnalistik. Apalagi dia pernah bertugas sebagai Kasubid Humas Polda Kaltim.

Saran dan kritik yang disampaikan diterima dengan terbuka. Dan dia berjanji bakal mewanti-wanti anak buahnya untuk lebih paham soal ini. Serta melaporkannya kepada petinggi di Polda Kaltim.

“Kami janji kegiatan ini akan dilaporkan ke pimpinan kami. Pembina kami. Aspirasi dari jurnalis Bontang pasti sampai,” katanya.

Pun dia berjanji, akan mengingatkan jajaran Polres Bontang untuk tidak melakukan tindakan represif. Bukan cuma kepada jurnalis, tapi kepada siapa pun. Selain itu, relasi baik yang telah dijalin, antara media dan Polres Bontang sebisa mungkin terus dijaga.

“Saya akan berusaha semaksimal mungkin menjaga hubungan baik ini. Bila butuh informasi, bisa hubungi Kasubag Humas atau kepada saya langsung,” janjinya

Dalam kesempatan ini, kembali peserta aksi meminta komitmen Polres Bontang menjaga awak media ketika melakukan peliputan. Bentuk komitmen dengan menandatangi poin tuntutan. Namun AKBP Hanifah masih enggan menandatangi dengan alasan, setiap dokumen yang ditandatangani harus seizin atasan.

Usai rembuk cepat, disepakati surat ditinggal di Polres Bontang. Awak media akan kembali menangih surat itu usai Kapolres konsultasi dengan pimpinan lebih tinggi. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.