Fraksi PDI Perjuangan Setujui RUU IKN, Safaruddin: Pemerintah Harus Membangun Konektivitas dengan Daerah

INTREN.ID, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Selasa (18/1/2022). Hal itu disampaikan dalam rapat kerja antara Panitia Khusus IKN DPR RI dengan pemerintah yang berlangsung 16 jam, 17-18 Januari 2022.

Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irjen Pol (Purn) Drs H Safaruddin bertindak sebagai juru bicara dalam menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan. Tercatat, ada enam poin yang menjadi catatan kepada pemerintah terkait RUU IKN tersebut.

“Fraksi PDI Perjuangan pada dasarnya mendukung dan setuju terkait pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut,” kata anggota Komisi III DPR RI yang membidangi persoalan hukum, keamanan, dan hak asasi manusia itu.

Pertama, lanjut Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim itu, berkaitan dengan sistem pertahanan di IKN. Menurutnya, harus diperhatikan secara seksama terkait pemenuhan standar terhadap kekuatan, kemampuan, serta keamanan pertahanan yang dapat melindungi penyelenggaraan IKN dalam rangka memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

“Kedua, terkait dengan keuangan dan pendanaan pembangunan IKN, harus diperhatikan agar pendanaannya dilakukan secara terprogram dan seimbang didalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai program prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah selama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang ini atau sampai dengan selesainya tahap tiga, penahapan pembangunan IKN sebagaimana ditetapkan dalam  Rencana Induk IKN,” tambah Kapolda Kaltim 2015-2018 itu.

Ketiga, lanjut Safaruddin, terkait isu pertanahan di wilayah IKN. Dia mengatakan bahwa agar dalam pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatannya harus mendasarkan kepada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Lalu yang keempat, sambung Safaruddin, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, maka hak-hak masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi di dalam IKN. Sehingga eksistensinya tetap terjaga dan tidak termarjinalkan.

“Kelima, dalam rangka mencapai distribusi pembangunan yang integratif, maka pemerintahan IKN harus membangun konektivitas dengan pemerintahan daerah sekitar sebagai kota-kota pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah IKN. Sehingga dapat tercapai pembangunan yang seimbang,” tambah Safaruddin.

Keenam, lanjut Safaruddin lagi, terkait dengan lampiran yang berisi Rencana Induk IKN yang sampai saat ini Fraksi PDI Perjuangan belum melihat secara utuh, maka lampiran mengenai Rencana Induk IKN harus dikeluarkan dan tidak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RUU IKN.

“Berdasarkan enam pertimbangan dan catatan di atas, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah agar mengakomodasi catatan-catatan tersebut dalam peraturan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Safaruddin.

Usai membacakan pandangan umum fraksi, senator yang menjadi satu di antara dua wakil rakyat asal Kaltim di Pansus IKN itu menyerahkan salinan pandangan umum fraksi kepada Ketua Pansus IKN Ahmad Doli Kurnia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM) Yasonna Laoly. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.