Evaluasi PSBB Corona, Jokowi Temukan Empat Hal Penting

INTREN.ID, JAKARTA – Empat hal penting ditemukan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam evaluasi pelaksanaan kebijakaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait pandemi virus corona baru (Covid-19). Kebijakan ini sudah diterapkan di empat provinsi dan 72 kabupaten/kota yang menerapkannya.

Kata Jokowi, pihaknya ingin ada evaluasi detail pada provinsi kabupaten dan kota. Mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah yang menerapkan PSBB maupun tidak.

“Berdasarkan kasus baru, sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya terlihat hasil bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah,” sebut Jokowi.

Dia menyebut, perbedaan itu karena memang pelaksanaannya juga dengan efektivitas yang berbeda-beda. Sehingga ada yang daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual, konsisten tetapi tidak drastis.

“Ada juga daerah yang penambahan kasusnya turun tetapi juga belum konsisten dan masih fluktuatif. Juga ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB. Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi ada apa, kenapa,” tuturnya.

Hal penting kedua yaitu dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya 3 provinsi yang berstatus PSBB. Meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Sementara tujuh provinsi lain masih non-PSBB.

Oleh karena itu juga dilakukan evaluasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak memberlakukan PSBB. Tetapi menjalankan kebijakan “physical distancing” serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

- ADVERTISEMENT -

“Oleh sebab itu ini harus diperbandingkan antara yang PSBB dan non-PSBB. Karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan konteks daerah masing-masing,” sebutnya.

Hal penting ketiga yaitu manajemen pengendalian PSBB juga diharapkan tidak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintahan. Artinya juga bersifat aglomerasi, penanganan kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerahnya jadi terpadu.

“Misalnya apa yang sudah dilakukan Jabodetabek ini saling kait-mengkait. Sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik,” katanya.

Kemudian, hal keempat berdasarkan data Gugus Tugas yakni 70 persen kasus positif ada di Pulau Jawa. Demikian juga angka kematian 82 persen juga ada di Jawa.

Untuk itu dia meminta Gugus Tugas memastikan pengendalian Covid-19 di 5 provinsi di Pulau Jawa betul-betul dilakukan secara efektif. Terutama dalam dua pekan ke depan ini.

“Pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semua didasarkan pada data-data lapangan. Pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul adalah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB,” tegasnya. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.