DPRD Bontang Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Wali Kota, Ada Tujuh Poin yang Disampaikan

INTREN.ID, BONTANG – DPRD Kota Bontang menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang III DPRD Kota Bontang Tahun 2021 dalam rangka Penyampaian Keputusan Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2020. Rapat tersebut digelar, Selasa (6/4/2021) malam.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, dalam rapat paripurna tersebut, telah dibacakan Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rekomendasi DPRD Terhadap LKPj Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2020.

“Merujuk pada data LKPj Wali Kota Bontang TA 2020, capaian indikator pembangunan tahun 2020, secara umum realisasinya menurun. Hal tersebut dapat dipahami bersama dengan adanya dampak dari pandemi Covid-19, dan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditempuh secara nasional. Namun, pembangunan tetap dapat berjalan dengan baik,” kata Andi Faiz.

Setelah dilakukan analisis dan evaluasi atas permasalahan yang terungkap, dalam pembahasan rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPj, dan kunjungan lapangan bersama perangkat daerah, DPRD Bontang memberikan tujuh rekomendasi berupa saran dan masukan terhadap LKPj Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2020.

  1. Sumber penerimaan anggaran pendapatan daerah Kota Bontang masih bergantung pada dana perimbangan sektor Dana Bagi Hasil (DBH) migas (minyak dan gas) dan batu bara, sehingga perlu mengembangkan usaha lainnya melalui usaha terobosan terhadap peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD), di antaranya pengembangan jenis usaha perusahaan daerah (perusda), di mana perusda harus lebih berorientasi pada jenis usaha rintisan (bukannya mengembangkan usaha yang sudah ada).
  2. Pemerintah Kota Bontang agar meningkatkan PAD dengan menggalakkan potensi destinasi pariwisata alam dan budaya. Diperkirakan 20 tahun ke depan potensi migas yang ada di Kota Bontang akan habis. Oleh karena itu perlu dikembangkan objek wisata yang ada di Kota Bontang.
  3. Pemerintah Kota Bontang bersama DPRD Kota Bontang agar dapat melakukan roadshow ke kementerian dalam rangka memperjuangkan dana tugas pembantuan, mengingat masih kecilnya angka dana tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bontang.
  4. Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang agar segera melakukan validasi pendataan aset/barang milik daerah.
  5. Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan infrastruktur agar dapat mengkaji ulang terutama dalam mengatasi permasalahan bencana banjir dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), zonasi, serta menganggarkan untuk penanggulangan banjir sebesar 10 persen dari APBD Kota Bontang.
  6. Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kesehatan agar dapat menambah dokter spesialis yang bertugas di RSUD Taman Husada mengingat jumlah dokter spesialis yang ada saat ini masih kurang.
  7. Pemerintah Kota Bontang agar meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyajian data bisa sinkron dan valid serta sinergitas antar OPD dalam pembangunan untuk menghindari pemborosan anggaran.

Menanggapi usulan tersebut, Plh Wali Kota Bontang, Aji Erlynawati menyampaikan bahwa pihaknya dapat memahami dan menerima rumusan rekomendasi yang disampaikan, sebagai perbaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan ke depan.

“Pemerintah melakukan terobosan dan refocusing anggaran pembangunan. Sehingga tak dapat dihindari terjadinya perubahan prioritas. Namun secara keseluruhan pembangunan di 2020 tetap memberi prioritas bagi pelayanan kepada masyarakat,” kata Aji. (***/adv)

Reporter: Herdianto

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.