Dinilai Timbulkan Masalah, Legislator Soroti Kartu Prakerja

Pertanyakan Urgensi di Tengah Pandemi, Proses Rekrutmen Tidak Objektif

INTREN.ID, JAKARTA – Munculnya masalah dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja mendapat sorotan dari legislator di DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, sebagai program unggulan pemerintah, Kartu Prakerja diharapkan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam hal ini, Saleh meyatakan, manajemen pengelolaan program ini dituntut profesional, akuntabel, dan terbuka. Namun, kartu prakerja yang dirilis di tengah wabah Corona ini, menimbulkan banyak masalah.

“Saya melihat bahwa kartu prakerja ini menyisakan beberapa masalah. Kartu prakerja ini diluncurkan di tengah situasi penyebaran virus corona. Padahal, kartu prakerja ini ditujukan sebagai sarana pelatihan untuk skilling, upskilling, dan reskilling,” kata Saleh, Kamis (16/4/2020).

Dia menjelaskan, skilling adalah program pelatihan yang ditujukan untuk angkatan kerja baru yang ingin mendapatkan keahlian. Upskilling yakni program pelatihan yang ditujukan bagi pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan atau karier.

Sementara reskilling yaitu pelatihan dengan memberikan keterampilan baru bagi pekerja yang di-PHK sebagai dampak dari perkembangan teknologi.

“Baik skilling, upskilling, maupun reskilling semuanya akan lebih ideal bila dikerjakan dalam bentuk tatap muka. Apalagi dalam pelatihan itu nanti ada praktikum yang harus diikuti dan dikerjakan secara langsung,” urai politisi PAN itu.

Karena itu, Saleh mempertanyakan apakah program ini tepat diluncurkan sekarang di masa pandemi corona.

“Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial. Dengan begitu, target sasarannya bisa lebih luas,” harap Saleh.

- ADVERTISEMENT -

Kata dia, dengan anggaran Rp 20 triliun, program ini diperkirakan bisa menyentuh kurang lebih 13,3 juta keluarga miskin dan kurang mampu. Dengan perhitungan masing-masing mendapat Rp 1,5 juta.

“Nanti jika virus Corona telah berlalu, program kartu prakerja ini bisa dilaksanakan lagi. Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya opsi ini dipertimbangkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Saleh menilai proses rekrutmen peserta program ini tidak objektif. Lantaran proses seleksinya dengan cara undian. Artinya, mereka yang sudah terdaftar akan diundi secara acak oleh komputer. Nama-nama yang menang undian, itulah nanti yang akan mengikuti program pelatihan ini.

“Sistem undian seperti itu belum tentu hasilnya objektif. Sebab, dari sisi pendaftar dipastikan akan didominasi mereka yang ada di kota-kota besar. Dengan begitu, peluang mereka lulus juga jauh lebih besar,” papar Wakil Ketua MKD DPR RI ini.

Selain itu, alat komunikasi untuk mendaftar program ini pasti lebih baik di daerah perkotaan dibandingkan di pedesaan. Ini membuat dirinya cemas bila mereka yang tinggal di daerah peluang lolosnya lebih sedikit.

Maka dari itu dia menyarankan pemerintah agar menetapkan kelulusan lebih objektif. Setidaknya ada seleksi yang melihat minat dan bakat calon peserta. Termasuk sebaran pesertanya di daerah.

“Cara seperti ini jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas,” terang Saleh. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.