Dinilai Terima Suap Rp 2,1 M, Wali Kota Medan Nonaktif Dituntut Tujuh Tahun Penjara

INTREN.ID, JAKARTA – Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin tujuh tahun penjara. Serta denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan itu lantaran JPU menilai Eldin bersalah menerima suap Rp 2,1 miliar.

“Kami menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ucap JPU dalam tuntutannya di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (14/5/2020).

Dinilai JPU, Eldin bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Eldin disebut terbukti menerima suap Rp 2,1 miliar secara bertahap.

Uang tersebut diterima Eldin dari para pejabat di Medan. Penerimaan diduga suap itu diberikan kepada Eldin lewat Samsul Fitri yang saat itu menjabat Kasubbag Protokoler Pemko Medan.

Seakan belum cukup, jaksa juga menuntut hukuman tambahan terhadap Eldin. Yaitu agar hak politik Eldin dicabut selama 5 tahun setelah Eldin S menjalani hukuman pokoknya.

Eldin sebelumnya didakwa menerima suap dari sejumlah kepala dinas di Medan mulai 2018-2019. Suap yang diterima Eldin diduga untuk keperluan pribadi seperti kebutuhan operasional saat mengikuti kegiatan di Tarakan dan di Jepang. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.