Dianggap Sudah Tak Relevan, UU Keselamatan Kerja Perlu Direvisi

KSPI Minta Pemerintah Tegas dalam Hal Sanksi

INTREN.ID, JAKARTA – Pemerintah diminta segera merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai UU tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat kini.

Permintaan revisi UU nomor 1 tahun 1970 itu disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal terkait momentum peringatan Hari Keselamatan Kerja pada 28 April. Salah satu contohnya ketidakrelevanan itu adalah pasal sanksi terlalu rendah.

“Kalau tidak menggunakan alat pelindung diri atau K3 di pabrik didenda Rp 100 ribu,” terang Said, Selasa (28/4/2020).

Karenanya, KSPI mendorong eksekutif maupun legislatif menggunakan hak inisiatif agar segera melakukan revisi. Dalam revisi tersebut hendaknya lebih tegas terkait sanksi yang berkenaan keselamatan kerja.

Kata dia, bila revisi dilakukan, semua perusahaan akan lebih sadar dan peduli untuk melindungi setiap pekerjanya. Misalnya penyiapan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap pabrik wajib memiliki panitia K3 hingga pelibatan serikat buruh setiap pemeriksaan berkala K3.

Hal-hal seperti inilah yang menurut KSPI harus lebih tegas lagi dalam revisi undang-undangnya. Secara umum, KSPI melihat aspek kesehatan dan keselamatan kerja belum menjadi isu utama di Indonesia dalam hal ketenagakerjaan.

“Selama ini lebih kepada isu upah, jaminan sosial atau pekerja kontrak. Harusnya hari ini atau tahun depan menjadi isu utama,” sebut Said.

Alasannya, Indonesia sudah masuk kategori negara industri berdasarkan tolok ukur Produk Domestik Bruto (PDB) sektor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB manufaktur menyumbang sebesar 54 persen, sedangkan pertanian hanya 36 persen.

“Artinya Indonesia sudah menjadi negara industri. Kalau sudah industri K3 harus ketat,” tegas Said. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.