Delapan Juta Orang Sudah Daftar Program Kartu Prakerja

Korban PHK dan UMKM Terdampak Corona Diprioritaskan

INTREN.ID, JAKARTA – Delapan juta orang sudah mendaftar program Kartu Prakerja. Sebagaimana diungkapkan Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja yang menyebut pendaftaran program tersebut dibuka mulai Senin sampai Kamis dalam satu pekan.

“Sekarang sudah delapan juta lebih yang daftar dan lebih dari setengahnya sudah bisa mengikuti gelombang pendaftaran,” kata Direktur Komunikasi, Kemitraan dan Pengembangan Ekosistem PMO Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky, Senin (27/4/2020).

Kata dia, jumlah itu melampaui pendaftaran gelombang pertama. Ketika program ini diluncurkan pada Sabtu (11/4/2020) hingga Kamis (16/4/2020), jumlah pendaftarnya mencapai 5,9 juta orang.

Dari jumlah itu setelah melalui verifikasi, sebanyak 168.111 orang berhasil lolos menjadi peserta pada gelombang pertama. Akan tetapi dia tidak membeberkan berapa jumlah pendaftar dan peserta yang lolos pada gelombang kedua yakni pada 20-23 April 2020.

Dijelaskan, pemerintah berencana membuat pelatihan dalam Kartu Prakerja ini yang berlangsung sebanyak 30 gelombang hingga akhir tahun 2020. Pendaftaran Kartu Prakerja dilakukan secara bertahap.

Panji menyebut dalam pendaftaran program ini tidaklah sulit. Hal ini terlihat dari sudah jutaan pendaftar yang merampungkan prosesnya.

- ADVERTISEMENT -

Namun, masih ada peserta yang tidak lolos. Beberapa penyebab tidak lolosnya peserta itu salah satunya lantaran nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak bisa diverifikasi. Foto diri yang diverifikasi dengan membandingkan foto di kartu tanda penduduk (KTP) juga sulit dibaca sistem.

“Penyebabnya, foto yang diunggah kurang sesuai seperti kualitas foto, posisi badan yang tidak menghadap ke depan, hingga adanya penutup kepala, hingga memakai kacamata,” terangnya.

Namun begitu, Panji menyebut hal itu bukan menjadi halangan. Pasalnya peserta masih tetap bisa mengunggah kembali, bisa mengubah dan merevisi sehingga bisa masuk gelombang pendaftaran selanjutnya.

Kata dia, sebelum memproses pendaftar masyarakat umum, PMO mendahulukan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan. Serta UMKM yang terdampak pandemi virus corona baru (Covid-19) berdasarkan data yang disodorkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Penerima bantuan sosial yang namanya tertera juga tidak akan mendapatkan kuota dalam program tersebut. Karenanya paling adil digunakan randomisasi karena tidak melibatkan diskresi atau subjektivitas dari PMO.

“Jadi benar adil dan secara random. Itu secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan, itu semua dilakukan sistem,” tegas Panji. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.