Dari Din Syamsuddin hingga Amien Rais, Sejumlah Tokoh Gugat Perppu Corona ke MK

Disebut Ada Penumpang Gelap yang Membuat Eksekutif Bergerak Tanpa Kontrol

INTREN.ID, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mendapat sorotan. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Kedaulatan (KMPK) mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI terhadap ketentuan sejumlah pasal dalam Perppu tersebut, Rabu (15/4/2020).

Puluhan pemohon judicial review atas Perppu Nomor 1/2020 itu berasal dari berbagai elemen masyarakat. Mereka antara lain Din Syamsuddin, Sri-Edi Swasono, Amien Rais, Marwan Batubara, Hatta Taliwang, Agus Solachul Alam MS Kaban, Ahmad Redi, Abdullah Hehamahua, Adhie M Massardi, Indra Wardhana, Darmayanto, Roosalina Berlian, dan sejumlah tokoh dan aktivis yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Para pemohon tersebut bakal mendapat dukungan dari sejumlah advokat dan konsultan hukum di antaranya Syaiful Bakhri, Zainal Arifin Hoesein, Ibnu Sina Chandranegara, Ahmad Yani, Dwi Purti Cahyawati, Noor Asyari, Dewi Anggraini, dan lain-lain.

Sebagai salah satu pemohon, Din Syamsuddin mengatakan lahirnya Perppu Nomor 1/2020 di tengah pandemi virus corona tidak punya cantolan konstitusional yang jelas. Tidak juga dikaitkan dengan undang-undang tentang kedaruratan kesehatan, di mana justru pemerintah hampir menerapkan darurat sipil.

“Ada hal substansial dalam Perppu Nomor 1/2020 yang melanggar amanat konstitusi. Sehingga sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Din.

Menambahkan Din, Sri-Edi Swasoso menyampaikan, dalam lima tahun terakhir pemerintah sebenarnya gagal mengelola ekonomi nasional dan mencapai target-target yang dijanjikan. Sebelum pandemi korona, bukan saja nilai tukar rupiah yang turun jauh di bawah target Rp 10.000 menjadi sekitar Rp 15.000, jumlah utang meningkat 40 persen mencapai Rp 2.600 triliun.

“Target pertumbuhan ekonomi pun tidak pernah tercapai! Lantas, melalui Perppu No.1/2020 ini, pemerintahan Jokowi bukan saja ingin menutupi kegagalan tersebut. Tetapi juga bermaksud menjalankan agenda kekuasaan dan rekayasa ekonomi tanpa kendali dengan melebarkan defisit di atas 3 persen,” urai Sri.

Sementara itu Amien Rais menyatakan, pemerintah mengakui perilaku moral hazard akan menjadi perhatian dalam menjalankan Perppu Nomor 1/2020. Tetapi yang tertulis dalam Pasal 27 Perppu Nomor 1/2020 justru hal sebaliknya. Disebutkan uang yang dikeluarkan adalah biaya ekonomi bukan kerugian negara, dan kebijakan keuangan yang dikeluarkan bukan merupakan objek gugatan di PTUN.

“Sesuai Pasal 1 UUD 1945, NKRI adalah negara hukum dan kedudukan perppu berada di bawah konstitusi. Perppu Nomor 1/2020 tidak bisa menihilkan UUD 19145. Moral hazard akan dapat dicegah jika prinsip moral dalam Pancasila dan amanat penegakan hukum dalam UUD 1945 konsisten dijalankan,” beber pria yang dikenal sebagai tokoh reformasi itu.

Tokoh lain yang ikut menggugat, Ahmad Redi mengatakan, Perppu Nomor 1/2020 harusnya fokus pada upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dari ancaman pendemi Covid-19. Tidak ada kegentingan memaksa selain kepentingan pencegahan dan penanganan Covid-19 dalam perppu.

Ikhwal ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan dalam perppu merupakan penumpang gelap yang tidak memenuhi kriteria kegentingan memaksa dalam Pasal 22 UUD 1945. Hal ini menjadi modus post pactum yang sangat potensial menjadi komodifikasi abuse of oleh penguasa.

Sedangkan Syaiful Bahri sebagai kuasa hukum para pemohon antara lain menjelaskan keadaan kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 UUD 1945 dan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2019 hanya terpenuhi dalam hal penanganan Covid-19.

“Sementara dalam ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, tidak ada keadaan kegentingan yang memaksa,” beber Syaiful.

Dia menambahkan, perppu tersebut menjadikan eksekutif dalam arti sempit akan berjalan tanpa kontrol atau melampaui kewenangan yang diamanatkan konstitusi dan diatur UU. Perppu Nomor 1/2020 memangkas tiga lembaga sekaligus. Ia memaparkan Pasal 2 Perppu itu memangkas fungsi pengawasan dan budgeting DPR.

Kuasa hukum lainnya, Ibnu Sina Chandranegara menjelaskan, permohonan pengujian ini dimaksudkan untuk menguji konstitusionalitas produk hukum dalam merespon keadaan darurat. Kenyataannya memuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari UU yang ada.

“Seperti Pasal 28 Perppu Nomor 1/2020, menguji norma-norma yang dikesampingkan dalam 12 UU tersebut menjadi penting mengingat konsistensi penerapan konstitusionalisme Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 UUD 1945,” urai Ibnu Sina.

Pendapat lain dari Ahmad Yani menyatakan, seluruh norma yang diatur dalam Perppu Nomor 1/2020 terlihat mengada-ada dan dapat dijadikan jalan untuk membenarkan segala tindakan dan kebijakan yang melawan hukum. Sekaligus melucuti kewenangan lembaga-lembaga negara seperti DPR, BPK dan Peradilan yang mendapat mandat langsung dari konstitusi, atas dasar darurat Covid-19 dan merusak sistem ketatanegaraan yang ada.

“Norma yang diatur dalam perppu tersebut jelas bertentangan dengan konstitusi dan menabrak banyak ketentuan yang khusus dalam undang-undang yang lain,” kate Ahmad Yani.

Sebagai salah satu koordinator pemohon, Marwan Batubara meminta agar MK dapat mengadili perkara judicial review Perppu Nomor 1/2020 dengan jujur, independen, sportif, amanah, bertanggungjawab, terhormat, rasa malu, mandiri dan bermartabat. Sehingga menghasilkan putusan yang objektif dan adil bagi negara dan seruluh rakyat Indonesia.

Sedangkan Hatta Taliwang meyakini dengan terselenggaranya sidang-sidang di MK untuk mengadili perkara judicial review ini kelak, rakyat memperoleh pengetahuan dan pencerdasan tentang berbagai hal dan motif di balik terbitnya Perppu Nomor 1/2020. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.