Corona Kacaukan Tahapan Pilkada Serentak, Ini Sikap KPU RI

Dorong Pemerintah Keluarkan Perppu

INTREN.ID, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendorong perubahan aturan dalam undang-undang (UU) terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Pemerintah diharapkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di tengah wabah virus corona baru (Covid-19) yang mengancam pelaksanaan Pilkada serentak.

“Kami dorong apakah itu dalam bentuk Perppu atau revisi UU Pilkada. Tidak mungkin kalau menggunakan jalur normal (revisi UU, Red.) sehingga paling efektif dengan Perppu,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman, Ahad (29/3/2020).

Kata dia, perubahan aturan itu bukan hanya soal penundaan Pilkada yang seharusnya dilakukan pada September 2020. Lantaran apabila penundaan dilakukan, maka ada pasal lain yang berkaitan. Misalnya bagaimana dengan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2020.

“Pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda, lalu bagaimana dengan kepala daerah yang terpilih 2015 akan berakhir masa jabatannya Juni 2020. Apakah posisi kepala daerah diisi oleh Penanggung Jawab dengan durasi yang terlalu lama ketika Pilkada 2020 ditunda,” sebut Arief.

Dijelaskan, setelah pemerintah mengeluarkan keputusan bahwa masa tanggap darurat Covid-19 diberlakukan sampai Mei 2020, maka KPU mengeluarkan putusan penundaan tahapan Pilkada 2020.

Arief mengakui bila memang yang diberikan kewenangan tersebut adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Meski begitu dalam UU disebutkan bahwa KPU RI sebagai penanggungjawab akhir dalam pelaksanaan Pemilu.

“Atas dasar itu maka cukup alasan untuk KPU mengeluarkan penundaan terkait empat hal. Yaitu pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) serta pemutakhiran dan daftar pemilih,” ungkapnya.

- ADVERTISEMENT -

Arief menerangkan, pada awalnya KPU memundurkan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020 menjadi Desember 2020. Tetapi setelah dicermati, jadwal tersebut terlalu berisiko karena bakal mengeluarkan energi bila tidak terlaksana.

Pelaksanaannya kemudian direncanakan Maret 2021. Dengan asumsi wabah COVID-19 sudah reda sehingga bisa memulai tahapan Pilkada.

“Namun dari beberapa pemberitaan, diprediksi Covid-19 berhenti di bulan Oktober 2020 maka saya tidak bisa pastikan apakah penyelenggara Pemilu bisa bergerak bebas tidak alami pembatasan. Karena itu sangat riskan kalau Pilkada dilaksanakan Maret 2021 kalau diperkirakan Covid-19 selesai Oktober 2020,” papar Arief.

Hal ini membuat KPU RI akhirnya memutuskan Pilkada 2020 ditunda hingga satu tahun. Maka pelaksanaannya pada September 2021.

Di satu sisi, penundaan ini membuat banyak hal yang harus diubah. Mulai dari sinkronisasi data pemilih karena jarak pelaksanaan Pilkada setahun maka akan mengubah jumlah pemilih.

“Lalu siapa yang berhak ikuti Pilkada di tahun 2020, ada pertanyaan apakah peserta yang sama diikutkan pada September 2021? Selain itu, akan lebih banyak daerah yang diisi pejabat dengan durasi masa jabatan yang lama,” terangnya.

Sehingga, tutur Arief, KPU sudah memikirkan hal aturannya termasuk kemungkinan dikeluarkannya Perppu karena ketentuan pelaksanaan Pilkada 2020 pada September 2020 diatur dalam UU. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.