Corona Bikin 1,2 Juta Pekerja Di-PHK dan Dirumahkan

Kemnaker Lakukan Dialog dengan Apindo dan Berbagai Sektor Usaha

INTREN.ID, JAKARTA – Virus corona baru (Covid-19) terus memakan korban. Bukan hanya korban jiwa, melainkan juga pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi sejuta lebih pekerja di seluruh Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI mencatat, sektor formal yang dirumahkan dan di-PHK sebanyak 39.977 perusahaan. Dengan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja yang terdampak sebanyak 1.010.579 orang.

Rinciannya yakni pekerja formal dirumahkan sebanyak 873.090 pekerja/buruh dari 17.224 perusahaan dan di-PHK sebanyak 137.489 pekerja/buruh dari 22.753 perusahaan. Sementara jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan dan jumlah pekerjanya sebanyak 189.452 orang.

“Total 74.430 perusahaan merumahkan pekerja dan melakukan PHK dengan jumlah pekerja dan buruh 1.200.031 orang.kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangannya, Rabu (8/4/2020)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangannya, Rabu (8/4/2020) merincikan, pekerja formal dirumahkan sebanyak 873.090 pekerja/buruh dari 17.224 perusahaan dan di-PHK sebanyak 137.489 pekerja/buruh dari 22.753 perusahaan.

- ADVERTISEMENT -

“Sementara jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan dan jumlah pekerjanya sebanyak 189.452 orang,” kata Ida.

Mendapati hal tersebut, dia menyatakan Kemnaker tetap berupaya menghindarkan pekerja dari PHK. Pihaknya dalam hal ini melakukan dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dari berbagai sektor usaha. Serta dialog dengan SP/SB mengenai dampak Covid-19 terhadap dunia usaha dan kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta antisipasi dan penanganannya.

“Kemnaker juga memberikan pedoman mengenai perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulang Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) Menaker No.M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, ” papar Ida.

Koordinasi dengan kepala dinas tenaga kerja di semua provinsi di Indonesia turut dilakukan, untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di daerah. Di antaranya dengan memberikan arahan dan pedoman baik secara lisan melalui dialog jarak jauh maupun lewat surat edaran dan berkoordinasi terkait pendataan dan pemantauan perusahaan yang merumahkan pekerja/buruh atau melakukan PHK.

“Kami juga melakukan percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja dengan sasaran pekerja/buruh yang ter-PHK dan pekerja/buruh yang dirumahkan baik formal maupun informal, ” tutur Ida. Pun demikian, Kemnaker memberikan bantuan program meliputi program padat karya infrastruktur sanitasi lingkungan; padat karya produktif; kewirausahaan dan program tenaga kerja mandiri (TKM). (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.