Corner Kick (21); Antara Keselamatan Anak, Kuota, dan Smartphone

Oleh Guntur Marchista Sunan

INTREN.ID, BALIKPAPAN – Polemik soal pendidikan jarak jauh (PJJ) menyeruak di publik. Ada beberapa yang keberatan, namun ada juga yang setuju. Karena pandemi Covid-19 belum berakhir, saya termasuk yang setuju PJJ.

Memang, ada plus dan minus soal PJJ ini. Mulai dari kuota boros, kesulitan mengajar anak, hingga masalah smartphone yang memenuhi kualifikasi untuk menunjang kegiatan itu. Yang pasti setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri.

Pertanyaannya, kenapa saat ini saya setuju PJJ? Karena keselamatan anak saya lebih utama. Kalaupun kebal dari virus beralias corona itu, bisa saja anak saya menjadi perantara penularan. Apalagi, hingga saat ini belum ada vaksin atau antibodi untuk menangkal virus itu.

Meskipun setuju, bukan berarti saya banyak duit untuk beli kuota. Sama seperti pelaku usaha lain, saya juga menjadi korban pandemi Covid-19. Usaha mandek, penghasilan pun tak menentu. Jangankan beli kuota untuk belajar anak, beli kuota untuk diri sendiri saja harus banting tulang.

Tapi bagi saya itu adalah konsekuensi. Keselamatan anak-anak lebih mahal daripada kuota. Bagi saya kuota bisa dibeli meskipun berat, sementara anak-anak tidak bisa dibeli. Inilah yang melatari kenapa saya lebih memilih PJJ ketimbang tatap muka.

Bicara soal biaya memang tidak ada habisnya. Semua punya hitungan sendiri-sendiri. Beda penghasilan, beda pula pendapatnya. Beda juga pemikirannya.

Di sinilah peran pemerintah. Setahu saya, pemerintah punya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang telekomunikasi serta informasi teknologi (IT). Di sinilah peran BUMN, tidak sekadar jual kuota atau jual smartphone.

Kalau tidak salah ada anak perusahaan Telkom, yaitu Telkomsel. Dia jual kuota. Kemudian di bidang IT, ada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) yang mampu memproduksi smartphone canggih merek IMO.

- ADVERTISEMENT -

Saya agak kaget ketika pandemi berlangsung, perusahaan pelat merah malah menggelar promo kuota. Agak aneh memang. Saya pun bertanya-tanya, di mana peran pemerintah. Kondisi sulit kok malah jual promo. Kenapa kok tidak digratiskan saja.

Pun demikian perusahaan BUMN yang memproduksi smartphone canggih. Yang lokasinya di Bandung, Jawa Barat itu. Katanya, memproduksi ponsel dan tablet merek IMO sejak tahun 2011. Kenapa kok tidak digratiskan saja.

Untuk support dananya, pemerintah punya bank BUMN juga kok. Ada Mandiri, BTN, BRI, hingga BNI. Juga punya perusahaan lain yang punya dana pendapatan besar. Kenapa tidak dikerahkan. Jangan malah ditahan.

Toh tidak semua penduduk Indonesia yang dibagi. Langsung didistribusikan ke murid. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), lalu ke Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi, Disdik kabupaten/kota, lalu ke sekolah-sekolah. Dari sekolah membagi lagi ke murid-muridnya. Saya pikir tidak ribet, toh pemerintah sudah punya datanya. Ada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kan skalanya nasional.

Mungkin ini ide gila. Tidak masuk akal. Tapi tak ada salahnya dicoba. Namanya juga ikhtiar. Biar peran pemerintah melalui perusahaan BUMN kelihatan. Jangan kok punya perusahaan pelat merah yang mampu menunjang PJJ selama pandemi, tapi yang diguyurkan hanya corporate social responsibility (CSR) berupa sembako saja.

Mestinya, pemerintah tidak perlu memikirkan untung dan rugi dulu. Silakan kerahkan seluruh kekuatan yang ada untuk menghadapi pandemi. Bantu masyarakat. Pandemi bukan soal sembako. Ada aspek lain yang harus dipenuhi.

Saya pikir jika kuota dan smartphone gratis, tidak ada yang protes soal PJJ. Sehingga, para orang tua bisa fokus mencari nafkah di luar dan berusaha membangun kembali ekonomi di fase new normal. Tidak kepikiran lagi soal keselamatan anak, kuota, dan smartphone.

Sekali lagi, ini pendapat saya. Jika ada pendapat atau pemikiran yang lebih baik, silakan diusulkan. Karena di situasi seperti saat ini, banyak ide dan gagasan, lebih baik. Siapa tahu ada pendapat yang lebih baik. Hehehehehe (***)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.