Corner Kick (18); Juni Keramat, Sekarang atau Tidak

Oleh Guntur Marchista Sunan

INTREN.ID, JAKARTA – Pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 sudah dipastikan akan digelar 9 Desember mendatang. Sebagai informasi, pilkada kali ini akan digelar serentak di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Bakal ramai.

Kebetulan, saya dan keluarga tidak memiliki hak untuk memilih di pilkada. Apalagi kalau bukan karena status kependudukan saya. Namun mengamati pesta demokrasi ini menarik. Setidaknya mendapatkan ilmu politik, meskipun tidak ada niatan untuk terjun ke dunia politik.

Biasanya, saat ini calon kepala daerah dan partai politik (parpol) tengah melakukan komunikasi politik. Ada yang sudah deal, namun ada juga yang masih alot. Namanya kenduri politik, pastinya harus ada negosiasi. Ending-nya adalah kesepakatan antara pengusung dengan yang diusung.

Meskipun pendaftaran calon kepala daerah dibuka September, namun beberapa sudah deklarasi. Mulai memanaskan mesin. Biar tidak ketinggalan start. Supaya kerja-kerja pemenangan bisa berjalan sesuai jadwal. Juni memang menjadi β€œdeadline” tidak resmi bagi parpol untuk memutuskan.

Saya membuat istilah sendiri. Agak nyeleneh. Istilahnya Juni Keramat. Siapa yang tidak memutuskan sikap politik, bisa dipastikan akan ketinggalan momentum. Bagi parpol, bisa saja hanya menjadi pendukung. Sementara bagi kandidat, siap-siap hanya jadi penonton.

Juni Keramat begitu penting bagi parpol yang tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung sepasang calon. Mereka harus segera memutuskan. Melakukan negosiasi agar tidak ketinggalan euforia kenduri demokrasi ini. Begitu juga dengan kandidat yang tengah mencari perahu.

- ADVERTISEMENT -

Memang, tidak ada konsekuensi hukum jika parpol memilih abstain. Namun konsekuensi sosial akan didapat. Bisa ditinggal pemilih. Berbeda jika parpol yang memenangkan pilkada, punya peluang besar untuk menaikkan suara. Dukungan dari kandidat yang diusung bisa jadi nilai lebih.

Barangkali, alotnya negosiasi parpol lantaran masa jabatan kepala daerah yang singkat. Jika jabatan kepala daerah dalam satu periode biasanya sampai lima tahun, tidak demikian dengan peserta pilkada 2020. Diperkirakan, masa jabatan kepala daerah hasil kenduri demokrasi tahun ini maksimal hanya empat tahun.

Masa jabatan tersebut sudah termaktub dalam dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada pasal 201 ayat 7 berbunyi: gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai tahun 2024. Pada ayat 8 dilanjutkan: pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024.

Sehingga, untuk sisa masa jabatan yang tak terpenuhi, kepala daerah hanya mendapatkan kompensasi. Yaitu berupa gaji saja, dikalikan jumlah bulan yang tersisa dari lima tahun. Tidak ada tunjangan.

Hal ini tentu saja merugikan para calon mengingat mahalnya ongkos politik untuk berlaga pada kontestasi pesta demokrasi kali ini. Wajar saja jika beberapa kandidat berpikir ulang untuk ikut pilkada.

Bukan hanya itu saja, tata cara berkampanye yang diatur pun juga merugikan kandidat lantaran adanya pembatasan jumlah peserta. Ini seiring penerapan protokol kesehatan bagi helatan akbar kenduri demokrasi.

Yang pasti, menarik kita nanti efek dari Juni Keramat ini. Kita sambut pesta demokrasi terakbar tahun ini. (***)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.