- ADVERTISEMENT -

- ADVERTISEMENT -

Corner Kick (12); Sengkarut Kebijakan

Oleh Guntur Marchista Sunan

INTREN.ID, BATAM – Wabah pandemi Covid-19 belum juga mereda. Jumlah pasien positif virus beralias corona itu mengalami peningkatan dari hari ke hari. Kabar baiknya, pasien sembuh juga ikut meningkat. Hal ini patut kita syukuri bersama meskipun efeknya masih terasa hingga saat ini.

Kali ini saya bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo yang mengajak kita untuk berdamai dengan corona. Covid-19 memang tidak bisa diajak berdamai. Justru harus dibasmi. Dilawan. Sampai sirna dari muka bumi yang kita cintai.

Keputusan pemerintah untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memang menjadi salah satu cara untuk memutus mata rantai Covid-19. Namanya upaya, bisa berhasil, namun bisa juga gagal. Itu adalah hal yang wajar. Ini bagian dari Ikhtiar.

Hanya saja, masalah muncul tatkala ada inkonsistensi dalam pengambilan keputusan. Semua dibuat gaduh. Beberapa waktu lalu pemerintah melarang mudik, tapi kebijakan ini diubah. Bandara dan pelabuhan yang sebelumnya ditutup, kini kembali dibuka.

Ini yang saya bingung. Meskipun syarat untuk terbang diperketat, bukan berarti tidak menimbulkan kekhawatiran.

- ADVERTISEMENT -

Soal dana penanganan Covid-19 pun menimbulkan polemik. Para pembantu Jokowi yang duduk di jajaran kementerian lebih banyak beda sikap. Itulah yang membakar amarah Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar. Bahkan mungkin juga kepala daerah lain emosi, meskipun tidak segarang Sehan.

Inkonsistensi inilah yang menyebabkan munculnya sengkarut berkepanjangan selama pandemi. Di saat kita sedang pusing dengan kebijakan PSBB, di saat itu pula muncul kebijakan-kebijakan yang tidak populis dari pemerintah. Inilah yang sangat membahayakan.

Memang, kondisi ini membuat semua berpikir kurang waras. Sebentar-sebentar emosi. Naik darah. Bahkan terkadang membuat tidak berpikir logis.

Di sinilah peran pemerintah. Sudah seharusnya pemerintah meredam. Karena pejabat dan pegawai pemerintah digaji oleh rakyat. Bukan malah menimbulkan polemik dan menyulut api perdebatan. Oleh karenanya, sebelum mengambil keputusan harus dikaji lebih dulu.

Semoga pandemi segera berlalu. (***)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.