Ciptakan Pemilu Aman di Masa Pandemi, Gugus Tugas Covid-19 Batam Teken MoU dengan KPU

INTREN.ID, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam berupaya menciptakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Desember 2020 mendatang yang mampu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi virus corona baru (Covid-19). Karenanya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam bekerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

MoU tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan Ketua KPU Kota Batam, Herrigen Agusti serta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam Didi Kusmarjadi. Kata Rudi, dengan adanya MoU tersebut, diharapakan seluruh tahapan Pilkada di Kota Batam harus memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana anjuran dari Pemko Batam.

“Pandemi Covid-19 belum berakhir, karena itu semua tahapan Pilkada harus memperhatikan protokol kesehatan,” kata dia.

Sebelumnya Rudi juga mengatakan meskipun di tengah pandemi Covid-19, pihaknya berharap pilkada serentak di Kota Batam bisa berjalan dengan sukses. Karena itu sebagai Wali Kota Batam saat ini pihaknya berpesan agar panitia penyelenggara bisa melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat agar dapat menggunakan haknya pilihnya.

“Protokol kesehatan harus terus diterapkan, kemudian sosialisasi juga harus jalan. Karena bisa mungkin masyarakat lebih memilih di rumah saja dibanding datang ke TPS. Maka itu sosialisasikan dengan baik,” pesan Rudi.

- ADVERTISEMENT -

Di lokasi yang sama, Ketua KPU Kota Batam Herrigen Agusti mengatakan MoU yang dilakukan bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai tindak lanjut dari Surat Dinas KPU RI tentang Koordinasi dan Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan pada tahapan Pilkada serentak 2020.

Menurutnya, pelaksanaan tahapan Pilkada di masa pandemi ini menjadi perhatian khusus seluruh pihak. Tujuan kerja sama ini sendiri tidak lain juga untuk mendukung pemeriksaan kesehatan bagi penyelenggara Pilkada antara lain PPK, PPS, dan petugas ketertiban PPS.

“Untuk pemeriksaan ini tentunya KPU tidak bisa sendiri, sehingga perlu kerja sama dengan Dinas Kesehatan,” kata Herrigen. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.