Cegah Korupsi Penanganan Corona, Ini Arahan KPK untuk Kepala Daerah

Tidak Perlu Ada Ketakutan yang Berlebihan sehingga Menghambat Penanganan Bencana

INTREN.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memberikan arahan langsung kepada seluruh kepala daerah dalam pengadaan barang dan jasa terkait penanganan virus corona baru (Covid-19). Hal ini disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam telekonferensi, Rabu (8/4/2020)

Firli mengatakan, pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA). Dalam hal ini KPK minta tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan sehingga menghambat penanganan bencana. PA diminta Laksanakan pengadaan barang sesuai ketentuan dan pendampingan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Dalam kondisi darurat pengadaan barang dan jasa boleh dengan cara swakelola, selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola,” kata Firli.

Arahan tersebut disampaikan dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di daerah menyusul Surat Edaran (SE) KPK Nomor. 08 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Khususnya terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi.

SE tersebut, sambung Firli, ditujukan kepada Gugus Tugas di tingkat pusat dan daerah. Untuk memberikan panduan dalam proses PBJ dalam situasi darurat. Salah satu poinnya memuat rambu-rambu pencegahan korupsi untuk memberikan kepastian bagi pelaksana pengadaan.

KPK menyadari di tengah situasi darurat, harga barang/jasa terkait penanganan Covid-19 mengalami kenaikan signifikan. Hal ini dikarenakan permintaan global yang meningkat dan produsen yang terbatas. Sehingga kondisi pasar menjadi tidak normal. Karenanya diharapkan pelaksanaan anggaran dan PBJ dapat juga dilakukan dengan mengedepankan harga terbaik (value for money).

- ADVERTISEMENT -

“PBJ dalam kondisi darurat cukup menekankan pada prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. Misalnya dengan cara mendokumentasikan dan membuka setiap tahapan pengadaan dalam rangka mencari harga terbaik atau value for money tersebut,” ungkap Firli.

Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menitikberatkan pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan tidak selalu dengan harga terendah. Sehingga pelaksanaan pembelanjaan anggaran pemerintah harus mampu memberikan nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan.

“Sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses PBJ tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan,” tegas Firli.

KPK sendiri telah berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan PBJ dalam rangka penanganan Covid-19. Pengawalan yang dilakukan KPK di antaranya dengan membentuk tim khusus yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah serta dengan pemangku kepentingan lainnya. Tim tersebut juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait alokasi dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 agar bebas dari korupsi.

“Saat ini tim sedang merampungkan telaah untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap persoalan sistemik yang dihadapi pelaksana di lapangan terkait pelaksanaan anggaran dan PBJ penanganan Covid-19,” pungkas Firli. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.