Cegah Kemacetan saat Arus Balik, Pegawai Pemerintah WFH Sepekan, Pengusaha-Pekerja Diminta Koordinasi

INTREN.ID, JAKARTA – Lebaran Idulfitri 1443 Hijriah tahun ini menjadi yang paling ramai. Sejak diperbolehkannya mudik oleh pemerintah, jutaan masyarakat memilih pulang kampung. Usai momen Lebaran, arus balik jadi perhatian.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyarankan intansi pemerintah dan swasta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) demi mencegah terjadinya kemacetan.

Usul tersebut direspons positif Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo. Dia langsung memberikan arahan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing.

“Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. WFH bisa diterapkan selama seminggu setelah puncak arus balik Lebaran pada 8 Mei 2022,” kata Tjahjo.

Dia menjamin WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya. Sebab, kini telah diterapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sistem tersebut memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Penerapan WFH juga dinilai sebagai ide yang baik setelah para ASN dan keluarga kembali dari kampung halaman. Mengingat Covid-19 belum hilang sepenuhnya dari Indonesia. Dengan begitu, sistem kerja dari rumah juga bisa dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri selama beberapa hari ke depan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah turut menyarankan agar pengusaha berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pekerja yang mudik Lebaran. sehingga dapat menghindari puncak arus balik. Salah satu substansi yang dapat didialogkan adalah melakukan pekerjaan secara remote atau sistem bekerja dari rumah (WFH).

”Tentu, pelaksanaannya harus berdasar kesepakatan bersama dengan memperhatikan aturan yang berlaku di tempat kerja masing-masing,” ungkapnya.

Menurut Ida, sistem itu cukup familier karena pernah bersama-sama dilakukan selama pandemi Covid-19. Dengan demikian, bisa diterapkan sementara waktu untuk menghindari kepadatan puncak arus balik.

Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irjen Pol (Purn) Drs H Safaruddin mengatakan, penerapan WFH usai momen Lebaran dianggap sudah tepat. Berikutnya, Kapolri tinggal melakukan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait WFH. Dia mendorong wacana WFH segera mendapat dukungan dan terealisasi sepenuhnya oleh semua pihak.

“Kita harus akui, sejak dibukanya jalur mudik Lebaran oleh pemerintah, para pemudik membeludak. Kemacetan pun terjadi di mana-mana. Berkaca dari arus mudik, diiperkirakan arus balik akan lebih padat karena mengejar masuk kantor secara fisik. Dengan membagi waktu gelombang arus balik, diharapkan dapat mengurai kemacetan,” kata anggota Komisi III DPR RI yang membidangi persoalan hukum, keamanan, dan hak asasi manusia itu.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim itu mengatakan, pembagian kerja juga dilakukan agar para pekerja yang hendak melakukan arus balik Lebaran tidak terburu-buru dan tidak bersamaan, dengan mengatur jadwal arus balik. Jangan sampai akibat buru-buru justru membahayakan keselamatan.

“Jangan sampai karena terburu-buru ingin sampai rumah, karena wajib masuk kerja, pemudik melaju dengan kecepatan tinggi. Nah, dengan adanya WFH dan pembagian kerja tersebut, pemudik dapat mempersiapkan kondisi fisik yang prima dan tidak membawa barang berlebih,” kata Kapolda Kaltim 2015-2018 itu. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

FOLLOW ME

Get real time updates directly on you device, subscribe now.