Cegah Corona Meluas, Pemerintah Didesak Hentikan Operasional Bus AKAP

Minta Utamakan Keselamatan Masyarakat, Legislator Dukung Kebijakan Pemprov DKI Jakarta

INTREN.ID, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) didesak untuk menghentikan operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari dan ke wilayah DKI Jakarta. Desakan ini datang dari Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho.

Irwan menyatakan, penghentian bus tersebut perlu dilakukan  guna menanggulangi penyebaran wabah virus Corona baru (Covid-19) yang terus memakan korban jiwa. “Saya minta Kemenhub untuk menghentikan operasional bus AKAP untuk sementara waktu,” kata Irwan Fecho, Kamis (2/4/2020).

Secara pribadi Irwan mengaku mendukung kebijakan Pemprov DKI yang ingin menghentikan operasional bus AKAP. Pasalnya bila beroperasi, bisa berpotensi menjadi salah satu penyebab penyebaran corona.

Politisi Partai Demokrat itu mengimbau pemerintah khususnya Plt Menhub Luhut Panjaitan agar mengesampingkan analisa dampak ekonomi dalam melihat kebijakan pelarangan operasional bus AKAP. Kata Irwan, penting langkah ini diambil sebagai upaya menekan penyebaran virus corona apalagi DKI Jakarta sedang dalam kondisi zona merah.

- ADVERTISEMENT -

“Saya inginnya agar Jakarta karantina wilayah. Jadi bicara pembatasan bukan hanya terkait operasional bus ini tetapi juga moda transportasi lain yang keluar Jakarta,” terangnya.

Kritik dari Irwan, semestinya pemerintah mengutamakan keselamatan masyarakat terlebih dahulu. Agar terhindar dari penularan Covid-19. “Karena, aktivitas bus tersebut termasuk salah satu penyebab penyebaran virus Covid-19 ke provinsi lainnya dan begitupun sebaliknya,” tegas legislator asal Kalimantan Timur itu.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta sudah mengeluarkan surat kepada penyedia bus AKAP, Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan bus Pariwisata untuk menghentikan operasional dari dan ke Jakarta. Kebijakan ini diambil untuk menekan angka penyebaran virus Corona di Jakarta dan luar Jakarta. Mirisnya, kebijakan itu ditangguhkan Kemenhub yang memilih alasan kajian ekonomi terlebih dahulu. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.