Catatan Akhir Tahun untuk Pemkab Kutim: Rentan Terjadi Korupsi, Lambat Tangani Korban Banjir Sangatta

 INTREN.ID, SANGATTA – Menjelang pergantian tahun 2022, Fraksi Rakyat Kutai Timur (FRK) melayangkan kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), melalui catatan akhir tahun. Beberapa keputusan publik yang disoroti oleh FRK di antaranya persoalan perencanaan anggaran daerah yang bermasalah, masyarakat hukum adat, dan tiadanya penanggulangan pascabanjir Sangatta.

Sekretaris FRK, Junaidi Arifin menyampaikan, postur belanja daerah Kutim selama tiga tahun terakhir masih cenderung didominasi belanja pegawai serta barang dan jasa. Dalam hal ini belanja operasional yang meliputi pembelian barang, atau jasa habis pakai yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat internal.

“Terlepas dari anggaran realisasi, berdasarkan data yang kami himpun dapat disimpulkan bahwa belanja modal hanya dialokasikan sebesar 29,33 persen di tahun 2020, 31,39 persen tahun 2021, dan pada tahun 2022 hanya 15,98 persen di tahun 2022,” tuturnya

Sedangkan belanja modal yang notabene berdampak secara langsung ke masyarakat bersama nilai manfaatnya justru mengalami penurunan setiap tahun. Padahal melalui belanja modal tersebut, Pemkab Kutim dapat membangun sarana dan fasilitas umum maupun sosial.

“Berdasarkan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara), 2022 kami menemukan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengalami pembengkakan anggaran seperti Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) dan Dinas Pariwisata,” ungkapnya.

Menurut catatan FRK, sambungnya, Dinas Pariwisata tampak melakukan pemborosan anggaran pada beberapa kegiatan, yang sepatutnya tidak perlu, karena tak mempunyai manfaat bagi masyarakat secara langsung. Seperti Program Pemasaran Pariwisata, yang mempunyai nilai anggaran miliaran rupiah malah diperuntukkan buat lawatan ke luar Kutim.

Begitu pula Dispora, di tengah banyaknya anggaran SKPD tersebut peruntukan anggarannya tak membidik masalah mendasar pemuda saat ini. Seperti menjamin pemenuhan hak angkatan muda untuk mendapatkan akses pengembangan diri, atau pelibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan program strategis ihwal kepemudaan di Kutim.

“Kedua dinas itu mengalami kenaikan anggaran sebesar 229 persen dan 124 persen dari anggaran mereka sebelumnya,” jelasnya.

Lebih jauh FRK juga menyoroti data hasil survei yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2022, terungkap bahwa Kutim menduduki posisi paling buruk, dan sangat rentan terjadi praktik korupsi.

“Meski tidak jauh berbeda dengan indeks integritas Kutim tahun lalu, tahun 2022 ini juga cukup mengkhawatirkan karena KPK mencatat Kutim dengan posisi yang lagi-lagi sangat rentan dengan persentase 64,99 persen,” terangnya.

Di akhir laporan tahunan itu, FRK juga menilai persoalan Masyarakat Hukum Adat (MHA), yang menganggap Pemkab Kutim setengah hati melegitimasi komunitas MHA. Sebab sampai dengan saat ini belum ada satupun komunitas MHA yang memperoleh pengakuan dari pemerintah.

Kemudian persoalan penanganan pascabanjir Sangatta yang sudah dilaporkan FRK bersama 100 orang korban bencana alam tersebut ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim). Nyaris 100 hari kerja sejak dilaporkan hingga diperiksa Ombudsman, Pemkab Kutim belum kunjung memenuhi tanggung jawabnya, yakni melakukan rehabilitasi maupun rekonstruksi rumah warga yang rusak.

Di pengujung laporannya, FRK juga bermohon dokumen pertambangan batu bara berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Kaltim Prima Coal (KPC) ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, yang kini sudah berproses di Komisi Informasi Pusat. Hal itu ditempuh FRK lantaran tata kelola sumber daya ekstraktif seperti perusahaan pertambangan batu bara tidak transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Bersama masyarakat adat, dan ratusan korban banjir, kami akan berjuang menuntut keadilan atas ruang hidup yang layak demi masa depan lingkungan di Kutim,” tutupnya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan


FOLLOW US

Get real time updates directly on you device, subscribe now.