BPN Kota Batam Sampaikan Program Kerja dan Target Tahunan, Kebut Sertifikasi Seluruh Wilayah

INTREN.ID, BATAM – Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, Makmur A Siboro didampingi jajarannya melakukan silaturahmi dengan insan pers Kota Batam, di D’Pollux Cafe, Batam Center, Jumat (22/10/2021) sore.

Makmur mengatakan, silaturahmi tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan baik serta menyampaikan berbagai program kerja dari BPN Batam, serta target dan harapannya.

Saat ini, sambung dia, BPN Batam masih terus melanjutkan program sertifikasi yang telah menjadi target pemerintah pusat sejak beberapa tahun silam.

“Kami tengah menargetkan sertifikasi untuk seluruh wilayah, termasuk yang berada di luar kawasan FTZ (free trade zone). Bila perlu seluruh tanah ini, setiap jengkalnya sudah bersertifikat,” ucap Makmur.

Dengan demikian, angka pembangunan di Batam ke depan bisa mencapai 70-80 persen. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Makmur diperlukan kerja sama yang baik antara instansi dan masyarakat untuk memberikan informasi yang baik dan benar.

Selian itu, dengan banyaknya rumah ibadah di Kota Batam yang belum bersertifikat, juga menjadi target dari BPN Batam untuk menuntaskan hal tersebut.

“Baru 10 persen rumah ibadah telah bersertifikat, atas hal tersebut hati saya tergerak untuk menuntaskan sertifikasi tersebut,” ungkapnya.

Rencana tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pendataan bersama Kementerian Agama dan penyiapan formulirnya. Bahkan, Makmur juga mengungkapkan adanya ide untuk membuat sertifikat tanah dalam bentuk kartu (seperti e-KTP) yang sangat praktis dibawa ke mana-mana.

Hal tersebut dilakukan juga untuk mengurangi penggunaan kertas, yang yang mencapai tiga hingga empat ton tiap bulannya, hanya untuk pengurusan berkas sertifikat.

Dalam silaturahmi tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Sahat Sianturi. Dia pun membawa berbagai aspirasi dari pihak perbankan.

Dirinya meminta kepada BPN untuk bisa memangkas waktu pengurusan dokumen seperti Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dan sertifikat, yang mana pada saat ini bisa memakan waktu 6 bulan hingga 2 tahun lebih.

“Kami berharap BPN bisa menyelesaikan hal tersebut kurang dari 30 hari setelah berkas tersebut masuk, dengan begitu akan menjadi informasi baik untuk seluruh masyarakat,” pungkasnya. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.