BP Batam Harap Tak Ada Gangguan Pelayanan Pelanggan dalam Pemilihan Mitra Kerja di Masa Transisi

INTREN.ID, BATAM – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) berharap tidak ada gangguan pelayanan pelanggan dalam pemilihan mitra kerja di masa transisi. Khususnya setelah BP Batam mengumumkan mitra kerja di masa transisi perjanjian konsesi selama 25 tahun dengan PT Adhya Tirta Batam (ATB) yang akan berakhir 14 November 2020.

Dengan tanggung jawab dalam penyediaan air minum di Pulau Batam, BP Batam berencana melaksanakan kerja sama dengan badan usaha dalam penyelenggaraan selama masa transisi operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam. Untuk memastikan bahwa pengoperasian SPAM Batam setelah berakhirnya kerja sama dengan PT ATB dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan meminimalkan gangguan pelayanan kepada para pelanggan.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Dedni Gustinandar mengatakan, untuk menjaga pelayanan SPAM tidak terhenti, terganggu atau menurun kualitas layanannya, BP Batam telah melakukan proses pemilihan mitra kerja sama masa transisi. Yaitu dengan mengundang perusahaan yang dinilai berpengalaman dalam membangun dan mengoperasikan SPAM yang mendekati atau melebihi dari kapasitas SPAM Batam saat ini.

Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi PT Bangun Cipta Kontraktor/PT Adhya Tirta Batam, PT Moya Indonesia, PT Pembangunan Perumahan Infrastruktur, dan PT Suez Water Treatment Indonesia.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian detail terhadap dokumen penawaran dari sisi teknis dan finansial, terpilih penawaran terbaik dari PT Moya Indonesia untuk mengelola SPAM Batam selama masa transisi.

“Penandatanganan kontrak perjanjian pengelolaan SPAM Batam masa transisi selama enam bulan dilaksanakan pada Senin, 14 September 2020 lalu,” ungkap Dendi.

Menurut Dendi, BP Batam dan ATB sepakat menaati Perjanjian Kerja Sama dalam Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Pengakhiran Konsesi Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam. Yang telah disepakati dan ditandatangani Kepala BP Batam Muhammad Rudi dengan Presiden Direktur PT ATB, Antonius Benny Andrianto.

Perjanjian tersebut berisikan PT ATB wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada BP Batam terhitung tanggal 15 Mei 2020. Untuk menjalankan proses persiapan pelaksanaan pengakhiran tersebut secara profesional, seksama, cepat, akurat, dan akuntabel.

PT ATB harus menyerahkan kepada BP Batam data dan daftar aset SPAM serta fisik aset SPAM yang dibeli/diperoleh selama masa konsesi 1995-2020.

- ADVERTISEMENT -

Serta kepada BP Batam dan pihak yang ditunjuk oleh BP Batam wajib diberikan akses seluas-luasnya terhadap fasilitas dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengakhiran yang terdiri dari tahap orientasi, pelatihan, inspeksi, inventarisasi, dan audit. Dengan maksud untuk memastikan bahwa Jasa Pelayanan yang telah dilakukan, aset yang akan diserahterimakan, dan hal lain dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian.

“BP Batam telah meminta BPKP melakukan audit atas pengakhiran kerja sama ini. BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan, di mana berdasar telah atas perjanjian dan dokumen terkait bahwa salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan konsesi,” kata Dendi.

Kewajiban tersebut adalah mengembangkan atau membangun sistem aplikasi sebagaimana disajikan dalam rencana investasi pada Tabel 4.1.2 Lampiran VI Perjanjian Konsesi. Sehingga BPKP menyimpulkan bahwa semua aplikasi yang sedang digunakan oleh PT ATB dalam sistem pengelolaan air bersih di Batam adalah termasuk kewajiban yang harus diserahkan kepada BP Batam saat pengakhiran Perjanjian Konsesi.

Selain itu dari hasil audit tersebut diketahui masih terdapat kewajiban PT ATB yang belum terpenuhi sesuai perjanjian konsesi. Selanjutnya kewajiban yang belum terpenuhi tersebut akan diminta kepada PT ATB untuk menindaklanjuti.

Perihal aset, harus diserahterimakan sesuai dengan pengakhiran Perjanjian Konsesi. Antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Konsorsium Biwater International Limited, PT Bangun Cipta Kontraktor, dan PT Syabata Cemerlang (Konsorsium). Perjanjian Konsesi Awal ini diubah dengan Perjanjian No. 3/PERJ-KA/3/2010 Perubahan Perjanjian Konsesi tanggal 4 Maret 2010.

Beberapa perubahan yang terjadi menegaskan bahwa tidak ada lagi hubungan antara penyerahan aset konsesi dan kewajiban pembayaran oleh BP Batam kepada ATB atas jumlah investasi yang tidak diamortisasi/didepresiasi pada saat berakhirnya masa konsesi.

“Semua aset harus diserahkan tanpa perlu memberikan kompensasi apa pun,” tegas Dendi.

Hal itu sesuai dalam Perjanjian Konsesi bahwa pada Akhir Jangka Waktu Konsesi. Segala hal yang tergolong kepada fasilitas lama maupun fasilitas baru, yang digunakan dalam mengoperasikan sistem penyediaan air bersih ini wajib diserahkan kepada BP Batam sepanjang memenuhi dalam ketentuan yang terdapat dalam perjanjian konsesi. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.