BMI Dukung Gerakan Tolak Kartu Prakerja, Dianggap Sarat KKN

Sejalan Sikap Fraksi Partai Demokrat di DPR RI

INTREN.ID, JAKARTA – Penolakan program Kartu Prakerja oleh berbagai pihak didukung sayap Demokrat, Bintang Muda Indonesia (BMI). Menurut BMI, program ini sarat dengan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk juga dengan penunjukan tanpa tender.

“Selain itu program Kartu Prakerja sangat cocok pada situasi normal, bukan situasi darurat seperti sekarang yang mana orang butuh bantuan langsung,” ujar Farkhan Evendi, Sabtu (9/5/2020).

Saat ini, menurut Farkhan Evendi, situasinya nyaris lebih baik memberi makan satu orang lapar daripada membangun seribu gedung. Krisis seperti ini disebutnya berpotensi kerusuhan seperti saat kejatuhan para penguasa di masa lalu.

Rakyat lapar, bupati marah-marah bantuan terlambat. Malah lebih berkah dan berpahala sekarang pemerintah menyiapkan bantuan sembako langsung daripada program-program lain seperti Kartu Prakerja dan ibu kota baru.

“Awas saja kriminalitas seperti perampokan dan penjarahan semakin menjadi-jadi. Karena krisis kali ini dashyat, Gojek yang di masa ekonomi sulit masih sedikit terbantu pun kali ini kewalahan,” ujar Farkhan Evendi

Sikap BMI ini sejalan sikap Partai Demokrat melalui Fraksinya di DPR RI. Seperti Herman Khaeron yang terus mengritisi soal kartu Prakerja ini.

“Apalagi ini menjelang peringatan reformasi. Yang mana dahulu kita menentang keras korupsi dan nepotisme. Kapan kita mau membangun negara berbasis meritokrasi kalau kebijakan menterinya banyak yang ugal-ugalan begini,” tambah Farkhan.

BMI menyebut bahwa Para Menteri harus memahami situasi darurat saat ini dan semua pihak semakin ketat melakukan pengawasan di era pandemi.

“Kami salut dengan gerakan anak-anak muda maupun berbagai tokoh yang terus menyuarakan ini, sebab kalau tekanannya tidak besar, makin ugal-ugalan saja cara pemerintah mengatasi persoalan covid-19 ini,” ujar Farkhan Evendi.

Dalam catatan BMI, pembicaraan penolakan Kartu Prakerja menjadi pembicaraan yang dominan di media sosial.

“Apalagi suara penolakan bukan hanya dari kubu oposisi tapi juga partai pendukung pemerintah, kami khawatir ini juga memicu instabilitas di pemerintahan,” ujar Farkhan Evendi.

Sementara itu, Ketua DPD BMI Kepri Sultoni mengatakan, sejauh ini masih banyak masyarakat yang melakukan komplain kepada pemerintah. Dikarenakan kurang tepatnya sasaran dan pendatang yang dilakukan.

“Masih banyak keluhan dari masyarakat prihal bantuan dari pemerintah yang kurang tepat sasaran dan data nya tidak lengkap dan samgat tidak menyeluruh,” tegas Sultoni. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.